Puan Tiba-Tiba Tegur Menteri-Menteri Prabowo di DPR, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai masih banyak persoalan masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota dewan. Dalam satu tahun terakhir, DPR menerima 5.642 laporan, atau rata-rata 15–16 laporan per hari. Puan mengatakan masyarakat menginginkan setiap masalah yang dihadapi mendapat perhatian dan segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif.

"Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat," kata Puan dalam pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, tindak lanjut atas rekomendasi DPR tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan harus dijalankan secara konstitusional. Ia menegaskan DPR selalu menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Karena itu, Puan meminta izin untuk memberikan teguran politik secara terbuka kepada para pembantu presiden yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional," ujarnya.

Puan menekankan, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi. Anggota DPR, lanjutnya, memiliki tanggung jawab menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

"Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," kata Puan.