Puan Rapat Bareng Semua Fraksi DPR: Sepakat Stop Tunjangan-Moratorium Kunker LN

Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar rapat tertutup bersama seluruh fraksi di DPR RI untuk menanggapi keputusan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri (LN) dan evaluasi alokasi tunjangan bagi para anggota dewan, Kamis (4/9).

Rapat ini digelar di ruang rapat pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Hasilnya, semua fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi NasDem sepakat untuk menyetujui perintah ini.

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulis.

Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa memenuhi harapan rakyat. Ia mengatakan prosesnya aka langsung dia pimpin sendiri.

“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

Pemberian tunjangan rumah anggota dewan ini merupakan pengganti pemberian rumah dinas yang dihentikan per periode ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa anggaran perumahan untuk anggota DPR RI adalah sebesar Rp 600 juta untuk 1 periode.

Anggaran ini diturunkan secara bertahap selama 1 tahun dengan besaran Rp 50 juta perbulan yang diberikan dalam periode Oktober 2024-Oktober 2025.

“Karena waktu tahun 2024, itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu perbulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Dasco pun meluruskan bahwa tunjangan perumahan yang sempat menjadi polemik tidak diberikan setiap bulan, melainkan di masa periode angsuran selama 1 tahun saja.

“Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah enggak ada lagi. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” katanya.