Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut kebijakan pemerintah untuk pembangunan Indonesia jangan sampai membebani masa depan. Menurut Puan, kebanyakan kebijakan masa kini, baru bisa dirasakan dalam waktu yang panjang.
“Oleh karena itu, kebijakan negara yang dibuat saat ini harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi di masa depan,” ujar Puan saat berpidato di Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7).
“Sehingga, kebijakan negara yang berada pada situasi kepentingan saat ini tidak akan menghasilkan pembangunan yang menjadi beban di masa yang akan datang,” tambah dia.
Ia pun mengingatkan anggota DPR dan pemerintah agar membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang. Seperti di dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, politik anggaran, dan sebagainya harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat,” ucap Puan.
“Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas, dan kepentingan kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia,” tambah dia.
Selain itu, Puan menyebut pembangunan Indonesia akan sering dihadapi tantangan. Dengan begitu, dalam membuat kebijakan, DPR RI dan pemerintah harus adaptif dan antisipatif.
“Dalam membangun Indonesia, kita akan selalu dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga, pembangunan nasional, selain memiliki arah yang akan dituju, juga harus adaptif dan antisipatif,” tandasnya.