Presiden Lula Sebut Brasil Bisa Bertahan Tanpa Berdagang dengan AS

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berbicara bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam siaran pers di Istana Planalto di Brasilia. Foto: Evaristo SA / AFP

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa negaranya bisa bertahan tanpa perdagangan dengan Amerika Serikat. Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap ancaman tarif 50 persen dari Presiden AS Donald Trump.

“Kita harus mencari mitra lain untuk membeli produk kita. Perdagangan Brasil dengan AS hanya 1,7 persen dari PDB,” kata Lula mengutip Bloomberg, Jumat (11/7).

“Bukan berarti kita tak bisa hidup tanpa AS," tegasnya.

Dalam dua wawancara televisi, Lula bersikap tegas dan menegaskan bahwa Trump harus menghormati kedaulatan Brasil dan tidak bisa bersikap seolah-olah memiliki negara lain. Ia bahkan menyebut pertarungan tarif ini tak akan ada akhirnya.

Lula juga mengkritik dominasi dolar AS dalam perdagangan global. Ia menyatakan bahwa negara-negara berkembang tak wajib menggunakan dolar dan menyuarakan kembali ide penciptaan mata uang perdagangan antarnegara.

“Saya tak wajib beli dolar untuk berdagang dengan Venezuela, Bolivia, Swedia, atau China. Kita bisa berdagang dengan mata uang masing-masing,” ujar Lula.

Trump Sanksi Brasil Tarif Impor 50 Persen

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP

Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif 50 persen untuk produk Brasil dalam surat kepada Lula yang menyinggung kasus hukum Jair Bolsonaro, mantan presiden kanan Brasil dan rival Lula.

Hal ini membuat Lula murka karena dianggap sebagai intervensi terhadap urusan dalam negeri Brasil.

Meski mengaku siap berbicara dengan Trump, Lula menegaskan tak ada alasan untuk berbicara karena tindakan Trump dianggap tidak sopan.

Sebaliknya, ia memilih berdialog langsung dengan para pelaku industri seperti Embraer, produsen jus jeruk, dan pabrik baja yang terdampak tarif.

Brasil, kata Lula, akan mengupayakan negosiasi hingga tenggat 1 Agustus. Namun jika tak ada kemajuan, pemerintah siap membalas lewat Undang-Undang Resiprositas yang disahkan tahun ini.

“Brasil lebih suka dialog, tapi kalau negosiasi buntu, hukum itu akan diterapkan,” tandasnya.