Prancis Minta Uni Eropa Tekan Israel Terima Two-State Solution

Menlu Prancis Jean-Noel Barrot berbicara dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat, Senin (28/7/2025). Foto: Jeenah Moon/REUTERS

Prancis mendesak Uni Eropa untuk menekan Israel agar menyetujui two-state solution dengan Palestina.

Menlu Prancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan meski ada konsensus internasional bahwa telah tiba waktunya untuk solusi politik atas konflik Israel-Palestina, negara-negara adidaya perlu mendukung pernyataan mereka dengan tindakan nyata.

"Komisi Eropa, atas nama Uni Eropa, harus menyampaikan harapannya dan menunjukkan cara-cara yang dapat kami lakukan untuk mendorong pemerintah Israel mendengarkan permohonan ini," kata Barrot kepada wartawan di Kantor PBB, New York, dikutip dari AP, Selasa (29/7).

Barrot berbicara di konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas two-state solution atas konflik Israel-Palestina yang telah langsung selama beberapa dekade. Konferensi tingkat menteri di PBB itu dipimpin Prancis dan Arab Saudi.

Awalnya, konferensi tingkat tinggi itu akan digelar pada Juni -- yang pada akhirnya ditunda -- dan diturunkan levelnya menjadi pertemuan tingkat menteri. Dalam konferensi itu, baik Israel dan AS menolak untuk berpartisipasi. Konferensi itu juga dihadiri perwakilan dari 125 negara, termasuk 50 menteri.

"Tujuan pertemuan ini untuk membalikkan tren yang tengah terjadi di kawasan ini -- utamanya penghapusan two-state solution, yang telah lama dinilai sebagai satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian dan keamanan di wilayah," ujarnya.

Barrot mendesak Komisi Eropa untuk menekan Israel mencabut blokade keuangan atas EUR 2 miliar (setara Rp 37,9 T) yang menurutnya menjadi utang pemerintah Israel kepada Otoritas Palestina, menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang mengancam integritas wilayah negara Palestina di masa depan, dan menghentikan sistem pengiriman makanan termiliterisasi di Gaza oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan Gaza.

Komisaris Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica, mengatakan Uni Eropa sedang mengkaji sanksi baru. Dia juga menyebut penting bagi Israel untuk mengirim uang yang terutang kepada Palestina, serta mengizinkan pengiriman makanan dan bantuan lain ke Gaza.

Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat, Senin (28/7/2025). Foto: Jeenah Moon/REUTERS

Dia mengatakan, Uni Eropa telah menjadi mitra jangka panjang mempromosikan reformasi Otoritas Palestina dan menyambut baik pengumuman pemilihan presiden dan pemilihan umum baru-baru ini dalam kurun waktu satu tahun di sepanjang wilayah Palestina.

"Kami menjaga Otoritas Palestina dari kebangkrutan finansial," katanya. Dia menyebut Uni Eropa mendukung Palestina sebesar EUR 161,6 miliar (setara Rp 3.000 T) untuk 3 tahun ke depan.

Sementara pada pembukaan konferensi, PM Palestina Mohammed Mustafa mengajak semua negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mengakuinya tanpa penundaan.

"Jalan menuju perdamaian dimulai dengan mengakui negara Palestina dan menjaganya dari kehancuran," kata Mustafa.

Isu lain yang dibahas dalam konferensi itu adalah normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab di kawasan. Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menekankan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat dilakukan lewat pembentukan negara Palestina.

Baik Barrot dan Farhan mengatakan AS merupakan aktor penting di kawasan dan hanya Presiden Donald Trump yang dapat mengamankan satu-satunya gencatan senjata di Gaza yang sempat berlangsung pada Januari lalu.

"Saya sangat yakin bahwa keterlibatan Trump dapat menjadi katalisator untuk segera menghentikan krisis di Gaza dan berpotensi menjadi resolusi konflik Israel-Palestina untuk jangka panjang," kata Farhan.

Israel dan AS Anggap Konferensi Tingkat Menteri di PBB Tak Penting

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak two-state solution atas dasar nasionalisme dan keamanan. AS juga menyebut konferensi di PBB tidak produktif dan tidak tepat waktu.

"AS tidak akan berpartisipasi dalam penghinaan ini, tapi akan terus memimpin upaya nyata untuk mengakhiri pertempuran dan mewujudkan perdamaian abadi," kata juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce.

"Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius: bukan konferensi yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan kesan relevan.