PPATK: 600 Ribu Warga Jakarta Main Judi Online, Transaksi Capai Rp3 Triliun

600 ribu warga Jakarta main judi online(Antara)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 600 ribu warga DKI Jakarta terlibat dalam judi online (judol).

“Di DKI Jakarta saja, jumlah pemain judi online lebih dari 600 ribu,” ujar Ivan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (23/7).

Ivan merinci bahwa dalam satu tahun terakhir, total deposit mencapai lebih dari Rp3 triliun dengan jumlah transaksi lebih dari 17,5 juta kali. Ia menyebut aktivitas ini turut melibatkan oknum internal instansi.

“Warga Bapak, mohon maaf, termasuk juga internal, menyumbang lebih dari Rp3 triliun hanya dari deposit. Transaksinya mencapai 17,5 juta kali. Ini perlu perhatian dan sumber daya besar untuk memberantasnya,” tegas Ivan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

ASN Dilibatkan, Pramono: Siap Tindak Tegas

Gubernur Pramono menanggapi serius temuan PPATK, terutama terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.

“Judol bukan hanya dilakukan warga, tetapi juga ASN. Siapapun yang terlibat akan kami bina. Jika tak bisa dibina, akan kami tindak, termasuk mencoret peluang promosi jabatan,” kata Pramono.

Ia telah menginstruksikan Inspektorat DKI untuk meminta data lengkap dari PPATK terkait ASN yang terlibat.

Meski tegas, Pramono menyebut pelaku judi online sejatinya adalah korban.

“Tak ada yang menang dari judi online. Ini jerat yang membuat mereka jatuh. Tapi tetap, langkah korektif dan disipliner perlu dilakukan,” imbuhnya.

DKI Jalin Kerja Sama dengan PPATK dan LPSK

Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI meneken kerja sama strategis dengan PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fokusnya adalah pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta perlindungan saksi, pelapor, dan korban korupsi.

Pramono menegaskan bahwa DKI berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pertukaran data, penguatan kapasitas SDM, dan edukasi publik.

“Keuangan gelap adalah ancaman integritas birokrasi. Kerja sama ini bagian dari strategi menjaga sistem tetap bersih dan kuat,” tandasnya. (Z-10)