Posisi Paetongtarn Shinawatra Terancam, Raja Thailand Setujui Perubahan Kabinet

Calon PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyetujui perubahan kabinet pada Selasa (1/7) di tengah koalisi pemerintah yang rapuh akibat perbincangan telepon PM Paetongtarn Shinawatra dan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen yang bocor.

Skandal perbincangan telepon yang bocor itu membuat partai besar yang ada di koalisi pemerintah, Partai Bhumjaithai, memutuskan untuk meninggalkan koalisi.

Dukungan Raja Vajiralongkorn terhadap kabinet yang baru dipublikasikan dalam lembaran pemerintah. Dalam lembaran itu, dikutip dari AP, Selasa (1/7), mantan Wakil Perdana Menteri Anutin Charvirakul digantikan oleh Phumtham Wechayachai yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama setahun terakhir dan juga memimpin Kementerian Dalam Negeri.

Anutin Charvirakul merupakan pemimpin Partai Bhumjaithai yang memutuskan meninggalkan koalisi setelah perbincangan telepon Paetongtarn dan Hun Sen bocor.

Dengan posisi Wechayachai yang menggantikan Charvirakul, maka pos Kementerian Pertahanan kini kosong. Wakil menteri pertahanan kini menjadi pelaksana tugas menteri.

Terkait perombakan kabinet ini, Paetongtarn menyatakan akan menerima dan mengikuti semua prosesnya meski dia tidak ingin pekerjaannya terganggu.

Perdana Menteri termuda Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Foto: Pheu Thai Party via REUTERS

"Jika anda bertanya apakah saya khawatir atau tidak, saya khawatir," katanya kepada wartawan.

Skandal perbincangan telepon yang bocor membuat posisi Paetongtarn sebagai perdana menteri terancam. Dia pun dituduh melakukan pelanggaran etika serius atas bocornya perbincangan telepon itu.

Mahkamah Konstitusi Thailand bahkan dijadwalkan menggelar pertemuan hari ini untuk mempertimbangkan petisi pemecatan Paetongtarn. Dalam petisi yang diajukan 36 senator itu, Paetongtarn dituduh tidak jujur dan melanggar standar etnis yang melanggar konstitusi atas perbincangan telepon yang bocor dengan Hun Sen.

Jika pengadilan menerima petisi itu, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menghentikan Paetongtarn dari tugasnya sesegera mungkin.

Tak hanya itu, Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional, yang keputusannya juga dapat menyebabkan dirinya dipecat.

Skandal itu memicu ribuan massa turun ke jalan pada Sabtu (28/6) menuntut agar Paetongtarn segera mundur dari jabatannya.