Pakar Tekankan Pentingnya Cybersecurity untuk Payment ID

Walaupun konsep ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, Dr Aziz Fajar, seorang pakar teknologi dari Universitas Airlangga, menekankan pentingnya keamanan data pengguna sebagai tantangan utama yang harus dihadapi sebelum sistem ini diimplementasikan. Ia mengingatkan kasus kebocoran data KTP yang pernah terjadi di Indonesia menjadi pelajaran berharga. Tanpa perlindungan siber yang memadai, Payment ID justru bisa menimbulkan masalah baru.

"Sebenarnya kalau data kita bisa bocor, nanti orang yang tidak berkepentingan dan berwenang bisa melihat bagaimana pola pengeluaran kita. Data tersebut bisa dijual lagi ke perusahaan swasta, misalnya ke perusahaan pinjol," ujar Aziz dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/8/2025).

Aziz menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Payment ID sangat bergantung pada kualitas keamanan sistem yang ada. Jika sistem berfungsi dengan baik, pemerintah dapat lebih mudah menggagalkan transaksi yang terindikasi judi online dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko besar jika keamanan siber tidak memadai.

"Kalau keamanannya lemah, masyarakat bisa enggan bertransaksi digital dan kembali ke cara-cara offline yang akan menyulitkan dan memperlambat roda ekonomi digital yang selama ini telah berkembang di Indonesia," jelas Aziz.

Ia menilai, sebelum mengimplementasikan Payment ID, pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat infrastruktur keamanan siber. Tanpa itu, kehadiran Payment ID berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Selain aspek teknis, literasi digital masyarakat juga menjadi kunci. Aziz menilai, edukasi tentang keamanan transaksi digital perlu diberikan sejak remaja, khususnya di tingkat SMA hingga perguruan tinggi, ketika mereka mulai terbiasa mengelola uang sendiri. Selain menyasar kalangan remaja dan mahasiswa, literasi digital juga penting diberikan kepada orang tua.

"Banyak orang tua merasa tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas pasti memiliki persinggungan dengan perangkat digital," kata Aziz.

Di sisi lain, menurutnya, konsep Payment ID dapat membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi potensi penipuan. Ia menambahkan, dengan sistem terintegrasi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi membuka data keuangan tahunan secara manual, karena cukup melalui satu pintu.

"Misalnya transaksinya hariannya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp50 ribu. Tiba-tiba suatu saat terdapat transaksi Rp500 juta. Nah, dengan adanya Payment ID bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengirim dan yang menerima," ungkap Aziz.