Netanyahu Ingin Pencaplokan Gaza Disegerakan, Padahal Militer Israel Kelelahan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan sebuah rencana yang dipercepat untuk menduduki Kota Gaza di tengah-tengah peringatan akan konsekuensi hukum dan kemanusiaan serius dan di tengah-tengah tanda-tanda yang berkembang akan adanya jeda dalam negosiasi.

Netanyahu, yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan genosida di Gaza, mengatakan dalam pidato pada pembukaan Museum Knesset di Yerusalem, Israel sudah mendekati akhir pertempuran.

Dikutip dari Aljazeera, Selasa (12/8/2025), dia mengatakan pasukannya akan bergerak relatif cepat untuk menguasai Kota Gaza yang dia gambarkan sebagai benteng terakhir Gerakan Perlawanan Islam Hamas dengan fokus untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Jalur Gaza.

Dia menambahkan, Israel akan terlebih dahulu mengizinkan warga sipil untuk meninggalkan zona tempur sebelum pasukan bergerak ke Kota Gaza, yang dia gambarkan sebagai salah satu dari dua benteng Hamas terakhir yang tersisa dan kekalahannya akan mengakhiri perang.

Ketakutan dan peringatan

Dalam pernyataan yang bernada hati-hati, Kepala Staf Israel Eyal Zamir menekankan perlunya memberikan waktu istirahat bagi tentara pendudukan untuk mempertahankan kemampuan tempur dan menekankan komitmennya untuk menjaga kehidupan para tahanan Israel.

Advokat Jenderal Militer mengeluarkan peringatan yang jelas tentang konsekuensi hukum dari pendudukan wilayah yang luas di Jalur Gaza.

BACA JUGA: ‘Tuhan tidak Adil’, Benarkah Kalimat Ini dan Bolehkah Diucapkan Muslim?

Alasannya, tanggung jawab Israel untuk menyediakan layanan dasar kepada penduduk akan meningkat secara signifikan yang dapat menyebabkan meluasnya tekanan internasional.

Dia menekankan, menduduki wilayah tambahan dan mendorong ratusan ribu orang Palestina ke dalam ruang yang sempit akan meningkatkan tekanan politik dan hukum terhadap Israel.