Motif Politik di Balik Bebasnya Hasto dan Tom Lembong

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan untuk Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih atau Tom Lembong yang tengah menghadapi kasus korupsi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto itu pada Kamis, 31 Juli 2025.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio membaca pengampunan Hasto sebagai pesan damai merangkul semua pihak. Hasto diketahui merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sementara Tom adalah salah satu orang dekat Anies Baswedan.

Hendri mempertanyakan siapa yang melontarkan “umpan lambung” di balik keputusan ini. Sebab publik bisa mencurigai adanya motif politik tersembunyi. Hendri menilai amnesti untuk Hasto bukan sekadar langkah hukum, melainkan mencerminkan komunikasi politik yang kuat.

Menurut Hendri, keputusan ini sesuai dengan janji Prabowo untuk merangkul semua pihak untuk pembangunan. “Salah satu caranya ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan politik yang bisa bikin eskalasi nggak oke,” kata dia melalui keterangan tertulis  Ahad, 3 Agustus 2025.

Dosen Universitas Paramadina ingin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan stabilitas politik dengan merangkul kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan, termasuk PDI Perjuangan. Hendri mengatakan ada visi menuju 2029 dalam keputusan ini. Abolisi untuk Hasto bisa menjadi langkah awal untuk membangun koalisi yang lebih luas di masa depan.

Dihubungi terpisah, Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Jakarta Adi Prayitno melihat pengampunan Hasto dan Tom sebagai upaya Presiden Prabowo menjaga kondusifitas dan kerja sama semua elemen. Adi mengatakan, dua tokoh ini bagaimana pun mewakili kubu non-pemerintah, sehingga membuat Prabowo perlu membendung gejolak dan huru-hara politik. 

Menurut Adi, selama ini kasus Tom Lembong dan Hasto juga menarik perhatian publik karena dinilai kental unsur politiknya daripada unsur hukum. “Kasus ini memantik pembelahan publik cukup ekstrem dan menyerang pemerintah secara terbuka,” ucap Adi Jumat 1 Agustus 2025.

Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi punya pendapat yang sama. Fajri mengatakan, kendati memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengampunan untuk Tom dan Hasto sarat muatan politik. 

Fajri menyebut penghapusan tuntutan dan pengampunan hukuman semacam ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan yang independen.  "Jika campur tangan politik semakin mendominasi proses hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan semakin tergerus,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Ahad, 3 Agustus 2025.

Terpisah pada Juli 2025, Tom Lembong dan Hasto mendapat vonis penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom Lembong adalah mantan menteri perdagangan yang mendapat vonis 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Hasto mendapat vonis 3,5 tahun untuk kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Keduanya bebas dari tahanan pada 1 Agustus 2025.

Selain memberikan abolisi untuk Tom Lembong, DPR juga menyetujui usulan Prabowo untuk memberikan amnesti kepada 1.116 orang. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, alasan Presiden Prabowo memberi amnesti dan abolisi itu karena menjunjung prinsip persatuan dan gotong royong. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi dalam rangka kemerdekaan RI ke-80. 

“Jangan karena Dasco datang, lalu ada amnesti. Kami hari ini Kongres, seakan-akan isinya transaksional,” kata Said ketika ditemui di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Jumat, 1 Agustus 2025. “Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati.”