Mitra Program Makan Bergizi Gratis Gelontorkan Modal Rp 28 T, APBN Baru Rp 8,2 T

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kontribusi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai hampir Rp 28 triliun, seluruhnya di luar anggaran negara. Dana tersebut digunakan untuk membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Dadan mengatakan, per 12 Agustus 2025 sudah ada 5.103 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Jumlah penerima manfaat program ini telah melampaui 15 juta orang dan diperkirakan mendekati 20 juta dalam waktu dekat.

"5.103 SPPG yang sudah terdaftar dan 14 ribu lainnya yang sedang dalam proses persiapan seluruhnya dibangun dengan dana mitra, termasuk dari TNI, Polri, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha, dan pihak lainnya," kata Dadan di Istana Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, satu SPPG membutuhkan biaya antara Rp 1,5–2 miliar untuk pembangunan dan pengadaan sarana. "Kalau dihitung total, uang yang beredar sudah hampir Rp 28 triliun. Itu murni dari mitra, bukan APBN. Dampaknya terasa di daerah, toko bangunan kebanjiran permintaan bahan," ujarnya.

Sementara APBN untuk program MBG sejauh ini difokuskan pada intervensi gizi, dengan realisasi mencapai Rp 8,2 triliun hingga hari ini. "Bangunan SPPG didanai mitra, sementara dana MBG digunakan untuk penyediaan gizi. Jadi secara total, perputaran uang di masyarakat dari program ini cukup besar," katanya.

Ia mencontohkan, sejumlah restoran, kafe, hingga hotel mengalihkan usaha untuk menjadi SPPG, memasak dan mengirim makanan ke sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Satu restoran yang biasanya melayani 500 pelanggan kini memproduksi 3.500 porsi per hari untuk program ini.

BGN menargetkan jumlah SPPG meningkat menjadi 8.000 pada Agustus ini. Proses percepatan dilakukan dengan memperpendek verifikasi administrasi dan mengirim dana intervensi gizi lebih awal. "Sekarang kami verifikasi 200-300 calon SPPG setiap hari. Insyaallah target tercapai," ucap Dadan.

Sementara itu, untuk pembangunan SPPG yang didanai APBN, BGN berencana memanfaatkan e-katalog dan sebagian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk percepatan.