Mensos Benahi Data Penerima Bansos: RI Negara Kaya tapi Banyak Rakyat Miskin

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Kamis (24/7/2025) malam. Foto: Dok Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti masih banyaknya warga miskin di Indonesia. Namun di satu sisi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling dermawan.

Masalah ini kata Gus Ipul, menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, sudah meminta Kemensos membenahi data masyarakat miskin yang menerima bansos.

“Kita negara kaya tapi masyarakatnya miskin, kita salah satu negara paling dermawan tapi di sekitar kita masih ada yang miskin,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-58 Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

“Maka Presiden dari awal meminta kita untuk memetakan masalah dan berangkat dari penataan data. Ini adalah satu cara supaya ke depan program pemerintah lebih tepat sasaran. Saya mohon pada staf saya untuk menyiapkan bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, data dari Dewan Ekonomi Nasional” jelasnya.

Suasana pemberian bantuan sosial (Bansos) oleh Kemensos di Kepulauan Selayar, Senin (9/9/2024). Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Ia menegaskan, penataan data menjadi langkah awal yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bansos menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Gus Ipul menekankan, pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial secara menyeluruh.

“Tetapi sebelum itu, saya minta ini dilanjutkan, untuk supaya kita memahami masalah dan kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama,” kata Gus Ipul.

Kemensos mengirimkan bantuan logistik senilai Rp 1,04 miliar dari Lumbung Sosial di Regional Makassar ke Dinas Sosial Sulsel untuk bantuan korban banjir. Foto: Dok. Kemensos

Menurut Gus Ipul, ada dua kelompok utama dalam sistem pelayanan sosial yang harus menjadi acuan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang pertama adalah mereka yang membutuhkan dan mereka yang menyediakan. Mereka yang membutuhkan adalah mereka yang disebut sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang di dalam kementerian sosial disebut sebagai 12 PAS, Pemerlu Atensi Sosial,” jelas Gus Ipul.

“Dan yang satunya lagi adalah mereka yang menyediakan. Yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS. Di sinilah salah satunya adalah tanggung jawab negara dan peran serta masyarakat,” tambahnya.

Suasana pengarahan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (SDM PKH) dalam kegiatan coaching bertema "Transformasi Diri untuk Pelayanan Sosial Berdaya dan Bermakna", di Gedung Kemensos. Foto: Dok: Kemensos

Gus Ipul mengungkapkan, selama ini ada 45 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. Pemerintah ke depan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengintegrasikan data antar lembaga.

“Ditengarai ini yang menarik, untuk PKH dan sembako misalnya itu, 45 persen miss target atau salah sasaran. Jadi hampir bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7).

Gus Ipul mengatakan, inilah yang mendasari Presiden Prabowo Subianto pun menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Ini adalah suatu sejarah baru buat Indonesia, di mana kita itu diwajibkan baik kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya sumber untuk melakukan melaksanakan program-program pembangunan,” paparnya.