
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan skema penyelenggaraan haji yang telah dirancang Presiden Prabowo Subianto. Rencana BP Haji mengurus haji 2026 tetap berlanjut.
"Memang rencananya seperti itu. Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan Haji," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7).
Namun, saat ini, DPR tengah menggodok RUU Haji. Pemerintah juga masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diserahkan DPR untuk dikaji lebih lanjut.
"Sekarang kan juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU haji. Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu, nanti kami akan pelajari berikut dengan segala catatan-catatan dari penyelenggara-penyelenggara haji sebelumnya," jelas dia.
Prasetyo menilai catatan ini penting untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Sebab, Prabowo berpesan penyelenggaraan haji harus semakin baik tiap tahunnya.

Kuota Haji
Sementara, untuk kuota haji 2026, politikus Gerindra itu belum menerima informasi terbaru. Saat ini, masih mengacu pada kuota dasar. Untuk haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota 221 ribu jemaah.
"Sepanjang informasi yang kami dapatkan kuota masih kuota basic ya, kuota dasar. Sebagaimana setiap tahun biasanya setelah penyelenggaraan haji itu segera pemerintah Arab Saudi itu mengirimkan surat yang isinya adalah perencanaan kuota," tutur dia.
"Karena proses haji itu kan memang panjang ya, dimulai dengan kuota, kemudian dari situ nanti dengan database jemaah haji kita yang sudah mengantre, dari situ mulai dicocokkan gitu. Tapi kalau detail angkanya mohon berkenan ditanyakan ke Pak Menag maupun ke Badan Haji," ucap dia.