Menkomdigi Soal Live Demo DPR di TikTok: Platform Harus Patuh, Hormati Hukum

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta seluruh pengelola platform media sosial berkomitmen menyebarkan konten positif saat beroperasional di Indonesia.

Hal ini disampaikan Meutya merespons demo di DPR pada Senin (25/8) ricuh karena terprovokasi oleh masa aksi melakukan siaran langsung dari TikTok. Hari ini, Kamis (28/8), buruh se-Indonesia juga menggelar demo di DPR.

Meutya meminta seluruh pengelola platform media sosial mematuhi aturan tentang penyebaran konten disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK).

"Saya tidak akan mengomentari satu platform tapi keseluruhan platform yang ada di Indonesia. Ini memang perlu kemudian menghormati hukum-hukum yang diatur di Indonesia," katanya di Gedung Universitas Udayana, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (28/8).

"Pemerintah menjaga betul kebebasan berekspresi di saat yang bersamaan kami juga meminta platform patuh untuk menjaga konten-konten yang baik untuk masyarakat," sambungnya.

Meutya menyebut akan berkoordinasi dengan pengelola media sosial terkait penyebaran konten positif.

Namun, Meutya tidak menjawab saat ditanya apakah akan meminta TikTok dan Meta memblokir siaran langsung atau live demo hari ini dan konten demo ricuh di DPR Selasa (25/8) lalu.

"Saya yakin platform besar ini memang skalanya sudah global, nama-nama besar ini akan patuh kepada hukum di Indonesia. Dan kita akan terus berkomunikasi," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang ikut demo buruh di depan Gedung DPR/MPR tidak melakukan live TikTok. Polisi akan memantau media sosial saat demo buruh besok. Mereka juga berkoordinasi dengan platform terkait.

“Kami melakukan pemantauan, melakukan edukasi, tim juga sudah melakukan komunikasi memberikan imbauan saat menemukan ada yang sedang live menyampaikan ajakan-ajakan yang bersifat provokasi kemudian mengajak pelajar ini juga dilakukan edukasi. Dan apabila nanti ada ditemukan perbuatan pidana, kemudian ada pihak yang dirugikan tentunya akan kami lakukan upaya-upaya penegakan hukum ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam di di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).