Mengenal Sudewo, Bupati Pati dari Gerinda yang Menantang Warganya untuk Demo

Sudewo selanjutnya meneruskan pendidikan magister teknik pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993. Setelah merampungkan studinya, ia memulai karier di dunia konstruksi dengan bekerja di PT Jaya Construction pada 1993-1994.

Tak lama kemudian, Sudewo memutuskan masuk ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995. Namanya mulai dikenal ketika terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Pulau Dewata pada 1995-1996.

Berkat kinerjanya, pada 1996-1997, Sudewo diangkat sebagai CPNS di proyek tersebut. Pada tahun yang sama, ia dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur dan resmi menjadi PNS hingga 1999. Setelah itu, ia mendapat tugas di Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar dari 1999-2006.

Pada 2002, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono. Namun kalah. Kekalahan itu tidak membuatnya mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia kian aktif dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada 2019.

Karier politiknya terus menanjak, bahkan ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009-2013 dan kembali terpilih di periode 2019-2024. Sudewo dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Puncaknya, pada 2025, Sudewo berhasil menduduki kursi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Namun kebijakan terbarunya mengenai kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen memicu reaksi keras dari masyarakat.

Kenaikan pajak yang dinilai sangat membebani warga kecil tersebut Sudewo katakan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya demi percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

“Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi Humas.patikab.go.id.

Sudewo menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 75 miliar dan Kabupaten Rembang serta Kudus masing-masing Rp 50 miliar. Padahal, menurut dia, Kabupaten Pati lebih besar secara geografis dan lebih berpotensi dibandingkan ketiga kabupaten tersebut.

Dia berharap kenaikan tarif PBB-P2 itu dapat memenuhi pendanaan untuk sejumlah program di Kabupaten Pati, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. “Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” tutur Sudewo.