Mendagri Minta Tambahan Anggaran Rp 3,14 T di 2026: Untuk Blanko KTP-MBG

Usulan tambahan anggaran TA 2026 oleh Mendagri, Tito Karnavian saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI. Foto: Dok. YouTube TVR Parlemen

Saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,14 triliun. Katanya, dari pagu anggaran yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ada 10 unit kerja eselon 1 yang tak mendapatkan porsi belanja non operasional.

Adapun pada tahun 2026, Kemendagri mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 3,2 triliun.

“Terdapat 10 Unit Kerja Eselon I termasuk Satker DKPP tidak mendapatkan porsi pagu Belanja Non Operasional yang bersumber dari Rupiah Murni,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7).

“Dampak dari tidak tersedianya Pagu Non Operasional pada Pagu Indikatif Kemendagri tahun anggaran 2026, menyebabkan kegiatan prioritas Kemendagri yang kami sampaikan tadi untuk melaksanakan baik itu kegiatan rutin, kegiatan direktif presiden, prioritas nasional berpotensi akan sulit terlaksana,” tambahnya.

Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN pada Selasa (8/7). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ia pun menyebut sudah memberikan usulan tambahan anggaran itu ke KemenPPN/Bappenas dan Kemenkeu. Tito meminta Komisi II untuk turut mendukung.

“Adapun, usulan tersebut, total yang kami usulkan untuk tambahan ada sebesar Rp 3,14 triliun sehingga diharapkan anggaran 2026 itu Rp 6,39 Triliun,” ucapnya.

Tito menjelaskan bahwa tambahan-tambahan itu akan disebar ke 10 unit kerja eselon 1 di Kemendagri demi menjalankan beberapa program strategis pemerintah yang melibatkan daerah. Seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi.

“Ini sebanyak lebih Rp 1,85 triliun,” ucapnya.

Ia lanjut menjelaskan soal pentingnya tambahan anggaran untuk program-program Kemendagri, termasuk pengadaan blanko KTP.

“Kemudian, kegiatan prioritas nasional sektor utamanya Kemendagri itu adalah Rp 786 miliar. Kemudian, ada beberapa belanja bersifat wajib yang tidak dapat ditunda yaitu sebesar R p5 miliar, sehingga kami meliat dari usulan tersebut yang belum terakomodir dari pagu indikatif sebagaimana surat Kementerian Keuangan untuk Dirjen Dukcapil Rp 840 miliar,” ucapnya.

“Di antaranya pengadaan blanko dan KTP elektronik sebesar 22 juta keping ini belum masuk dalam pagu indikatif. Kemudian tadi tambahan pendanaan untuk jaringan komunikasi data dukcapil yang mencakup 38 provinsi 514 kab kota, 1.813 kecamatan dan 130 perwakilan luar negeri,” tambahnya.

Program lain yang sempat disinggungnya dalam rapat adalah operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), usulan bantuan keuangan Partai Politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara sah, dan pembinaan pemerintah daerah.