Mendagri Menginstruksikan Kepala Daerah Tunda Perjalanan ke Luar Negeri

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah untuk menunda semua perjalanan ke luar negeri. Arahan ini juga berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami lihat juga kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 bersama seluruh pemerintah daerah yang disiarkan melalui YouTube, pada Selasa, 2 September 2025.

Imbauan ini juga sudah disampaikan oleh Tito pada 30 Agustus 2025. Kala itu, gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia tengah memanas. Tito memberikan setidaknya 8 poin arahan kepada seluruh pejabat daerah terkait dengan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Selain soal penundaan perjalanan ke luar negeri, Tito mengimbau pejabat untuk menunda kegiatan seremonial, seperti peringatan ulang tahun daerah yang terkesan boros. “Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata dia.

Tito menyarankan agar kegiatan seremonial secara sederhana. Misalnya acara tumpengan hingga memberikan santunan kepada yatim piatu dan masyarakat kurang mampu. “Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat,” kata dia.

Sebab saat ini, menurut Tito, masyarakat sedang menuntut sikap low profile pejabat. “Dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi enggak baik,” kata Tito.

Tito pun menginstruksikan kepala daerah agar tidak memamerkan kemewahan. “Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga,” kata dia. 

Tito menilai situasi saat ini sangat sensitif. Menurut dia, pejabat negara yang memamerkan kemewahan rentan memancing tindakan provokatif. “Situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi,” ujarnya.

Kemudian, eks Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini juga meminta pejabat negara yang hendak menyelenggarakan acara pribadi seperti pernikahan agar dibuat lebih sederhana atau bahkan menundanya. Alasannya sama, ia khawatir jika kehidupan pejabat negara menjadi bahan provokasi di media sosial, khususnya TikTok. “Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial, terutama TikTok.”