Skotlandia Hentikan Dana Publik bagi Perusahaan Pasok Senjata untuk Israel

Tentara Israel.(Al Jazeera)

MENTERI Pertama Skotlandia John Swinney, Rabu mengatakan pemerintahnya akan menghentikan pemberian dana publik bagi perusahaan yang memasok senjata untuk Israel. Ia mendesak Inggris menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel yang pembahasannya telah ditangguhkan London sejak Mei lalu.

Berbicara di hadapan anggota parlemen Skotlandia (MSPs) di Holyrood, Swinney menegaskan keputusan untuk tidak lagi memberikan dukungan dana publik kepada perusahaan yang menjual senjata ke Israel.

"Kami akan menghentikan pemberian penghargaan baru berupa dana publik kepada perusahaan senjata yang produknya atau jasanya diberikan kepada negara-negara di mana terdapat bukti yang masuk akal bahwa negara tersebut melakukan genosida," ujarnya. Itu akan mencakup Israel.

Kebijakan penghentian itu berlaku untuk hibah baru maupun investasi yang dilakukan pemerintah Skotlandia, badan usaha, dan Bank Investasi Nasional Skotlandia.

"Setiap perusahaan pertahanan yang ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah Skotlandia harus membuktikan bahwa produknya tidak terlibat secara militer dengan Israel," kata Swinney.

Ia juga menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk meninjau langkah-langkah yang perlu diambil sesuai kewajiban hukum internasional dalam merespons risiko serius terjadi genosida serta menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel.

Selain itu, Swinney mengumumkan hibah sebesar 400.000 poundsterling (US$537.000 atau sekitar Rp8,8 miliar) kepada Kids Operating Room, lembaga amal di Skotlandia, untuk mendirikan Gaza HOPES Field Readiness Hub di Skotlandia.

Dana ini, katanya, akan membantu membuka tambahan pendanaan sebesar US$15 juta (Rp246,3 miliar) guna menghadirkan rumah sakit darurat di Gaza.

Ia menambahkan, dana sebesar 600.000 poundsterling (Rp13,3 miliar) juga akan diberikan kepada Humanitarian Fund for the Occupied Palestinian Territories (Dana Kemanusiaan untuk Wilayah Palestina yang Diduduki) yang dikelola Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang debat parlemen atas amendemen yang diajukan Partai Hijau Skotlandia terkait seruan boikot terhadap Israel dan perusahaan yang dianggap terlibat dalam genosida di Gaza maupun permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Swinney menekankan bahwa tanpa langkah-langkah tersebut, pemerintah Skotlandia berisiko tidak beroperasi sesuai hukum. 

Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar menyebut situasi di Gaza sebagai kondisi yang sangat tidak tertahankan.

"Kita perlu menghentikan pertumpahan darah sekarang juga," katanya. Ia menyebut pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang. 
    
Sarwar menegaskan Netanyahu, yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, harus dimintai pertanggungjawaban dan diadili atas tindakannya.

Ia juga menyambut baik komitmen pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina. (Anadolu/Ant/I-2)