Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari alokasi tersebut, porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling besar.
Dari keseluruhan anggaran pendidikan tersebut, terdapat tiga sektor yang menjadi fokus alokasi. Pertama adalah sekolah dan kampus sebesar Rp 150,1 triliun, tenaga pendidikan sebesar Rp 178,7 triliun dan siswa serta mahasiswa sebesar Rp 401,5 triliun. Dalam hal ini, MBG masuk ke dalam sektor siswa dan mahasiswa.
Pada sektor tersebut, MBG memperoleh porsi Rp 335 triliun yang akan dialokasikan untuk 82,9 juta penerima manfaat serta 30.000 SPPG.
Selain MBG, terdapat alokasi untuk Bidikmisi atau KIP Kuliah sebesar Rp 17,2 triliun guna 1,2 mahasiswa, beasiswa LPDP Rp 25 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 15,6 triliun.
Sementara itu untuk sektor sekolah dan kampus, terdapat alokasi untuk Sekolah Rakyat sebesar Rp 24,9 triliun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 64,3 triliun, BOS PAUD Rp 5,1 triliun, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, BOPTN Rp 9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga serta pembangunan Sekolah Unggul Garuda di 9 lokasi sebesar Rp 3 triliun.
Selanjutnya untuk sektor tenaga pendidikan, rincian aplikasinya adalah untuk Tenaga Pengajar Guru (TPG) Non PNS sebesar Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN Daerah Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, Tenaga Pengajar Dosen (TPD) Non PNS Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen dan TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik sebesar Rp 82,9 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran pendidikan senilai Rp 757,8 triliun tersebut naik 9,8 persen dari outlook 2025 untuk anggaran pendidikan yang mencapai Rp 690,1 triliun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan total alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan 20 persen dari APBN sesuai dengan Undang-undang.
"Anggaran Pendidikan Terbesar Sepanjang Sejarah," kata Prabowo dalam pidato menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8).
Prabowo mengatakan anggaran pendidikan tersebut harus tepat sasaran. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, anggaran tersebut juga harus menunjang peningkatan kualitas guru.
"Perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan dunia kerja," ujar dia.