Luhut Bakal Terapkan Sistem Digital untuk Penyaluran Makan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk menerapkan sistem berbasis digital pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penyaluran program. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dengan cara itu, lanjut Luhut, Presiden Prabowo Subianto bisa mendapatkan data yang lengkap untuk menjadi landasan pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

Komite ini bertugas melaksanakan tiga agenda utama, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

Untuk digitalisasi program bansos, komite bakal memulai implementasi perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

sumber : Antara