Langkah Prancis yang Mau Akui Kedaulatan Palestina

Pendukung Hamas memakai masker wajah sambil mengibarkan bendera nasional saat protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, di jalan utama kamp pengungsi Jebaliya, Jalur Gaza, Jumat, (30/10). Foto: Adel Hana/AP Photo

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana Prancis mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara pada September mendatang. Macron berharap langkah Prancis diikuti negara lain.

Rencananya pengakuan bersejarah ini akan diumumkan Macron secara resmi di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Rencana pengakuan tersebut tepatnya disampaikan kepala negara Prancis itu pada Kamis (24/7), tepat saat mata dunia tertuju ke Gaza. Serangan dua tahun Israel ke Gaza memperparah kondisi kemanusiaan di sana.

Bahkan berbagai organisasi internasional, LSM, sampai negara-negara, memperingatkan bahwa Gaza akan mengalami kelaparan massal.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan kenegaraan di Singapura, Jumat (30/5/2025). Foto: Ludovic Marin/AFP

Oleh karena itu, diprediksi Prancis memandang sekarang waktunya mereka mengakui Palestina. Meski demikian, rencana mereka menuai kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan Israel yang telah lama menjadi sekutu dekat Prancis.

“Rasa urgensi mungkin telah mendorong presiden untuk bergerak maju sendiri,” kata mantan duta besar Prancis untuk Israel Gerard Araud seperti dikutip dari AFP.

Laporan kantor berita AFP, perang Gaza telah membuat tensi politik di Prancis naik. Hal itu disebabkan perbedaan pendapat mendalam baik warga mau pun politikus di Prancis soal isu Gaza.

Prancis diketahui negara dengan populasi umat Islam terbesar di Uni Eropa. Saat bersamaan populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan AS berada pula di Prancis.

Adapun Prancis dikenal pula sebagai negara yang vokal mendukung ide solusi dua negara demi menyelesaikan krisis Palestina-Israel.

Macron pun awalnya menginginkan pengakuan Prancis akan diikuti negara-negara lain. Hal itu, diharapkan Macron terwujud bersamaan dengan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim serta Timur Tengah, termasuk yang paling berpengaruh yaitu Arab Saudi.

Menurut seorang analis dari Prancis, Amelie Ferey, gagasan awal Macron ternyata tidak berjalan mulus. Belum ada negara-negara lain yang berencana mengakui Palestina, malah Israel makin gencar mengupayakan normalisasi,

Ferey lalu menganalisa langkah Macron. Dia menyebut, Macron percaya pengakuan di hadapan Majelis Umum PBB akan lebih mudah mempengaruhi negara lain untuk juga mengakui Palestina.

"Idenya adalah memiliki waktu lebih dari sebulan untuk berpotensi menggalang dukungan dari negara-negara lain guna membuat pengumuman yang lebih besar di New York," kata Ferey, seorang analis di Institut Hubungan Internasional Prancis.

Bentuk Penentangan Terhadap Hamas

Warga Palestina yang mengungsi memeriksa tempat pengungsian yang rusak akibat operasi militer Israel di Deir Al-Balah, Jalur Gaza tengah, Selasa (22/7/2025). Foto: Hatem Khaled/REUTERS

Prancis menyatakan pengakuan itu merupakan penentangan terhadap Hamas, parpol penguasa Jalur Gaza, yang melawan pendudukan Israel.

“Hamas selalu mengesampingkan solusi dua negara,” kata Menlu Prancis Jean-Noel Barrot lewat unggahan X pada Jumat (25/7), seperti dikutip dari Reuters.

“Dengan mengakui Palestina, Prancis menentang organisasi teroris tersebut,” sambung Barrot.

Unggahan Barrot disampaikan sehari selang pernyataan Presiden Emmanuel Macron. Kepala negara Prancis itu berencana menyampaikan pengakuan di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang.

Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan dari dapur umum, di tengah krisis kelaparan, di Nuseirat, Jalur Gaza tengah, Senin (20/7/2025). Foto: Ramadan Abed/REUTERS

Adapun sebelum komentar Barrot, Hamas menyambut baik rencana Macron mengakui Palestina.

“Ini adalah langkah positif ke arah yang benar menuju keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas,” papar pernyataan Hamas.

Sedangkan rencana Prancis dikecam keras oleh Israel. Zionis menyebut rencana Prancis sebagai hadiah bagi Hamas yang dituduhnya sebagai pelaku teror.

Amerika Serikat turut mengecam langkah Prancis. Sekutu dekat Israel itu mengatakan rencana Prancis itu ceroboh.

Indonesia Sambut Baik Keputusan Macron

Massa aksi bela Palestina melakukan long march saat car free day (CFD) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/6/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan akan mengakui Negara Palestina secara resmi. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh.

"Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar Prancis mengakui Negara Palestina," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI melalui unggahan di akun media sosial X @Kemlu_RI, Sabtu (26/7).

Menurut Kemlu RI, keputusan pengakuan dari negara sekelas Prancis akan memberi dorongan besar terhadap prospek masa depan berdirinya Negara Palestina yang merdeka. Indonesia menekankan pentingnya dasar wilayah yang disepakati pada tahun 1967 serta menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

"Pengakuan ini merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan bagi berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, berdasarkan batas wilayah yang disepakati pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, melalui Solusi Dua Negara," tulis Kemlu.

Tonggak Penting

Tangkapan layar Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Chairman The Yudhoyono Institute (TYI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara TYI Lecture di Kabupaten Sleman, Senin (12/5/2025). Foto: Istimewa

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) SBY rencana Prancis yang akan mengumumkan Prancis mengakui kedaulatan Palestina merupakan titik penting, mengingat Prancis sebagai salah satu anggota G7 dan juga pemegang hak veto PBB.

"Terkait dengan pengakuan dan dukungan Prancis terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tentu ini sebuah tonggak penting mengingat Prancis adalah negara besar di Eropa, anggota G7 dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB," kata SBY dalam unggahan akun sosial media X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7).

SBY menilai, kebijakan yang diambil Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik di Palestina dan Israel.

Lebih lanjut, SBY menjelaskan bahwa two state solution adalah yang paling realistis untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara itu.