KPK Periksa Stafsus Gus Yaqut, Gus Alex: Usut soal Pembagian Kuota Haji 50%-50%

KPK telah memeriksa mantan stafsus Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dia digali keterangannya soal pembagian kuota antara haji khusus dan reguler pada 2024.

"Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami terkait dengan pengetahuannya tentang splitting kuota tambahan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (27/8).

Budi melanjutkan, pembagian yang dimaksud terkait kuota tambahan sebesar 20 ribu yang didapat Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji 2024.

Kuota tambahan itu harusnya dibagi dengan persentase 92 persen untuk kuota haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun nyatanya, kuota haji tambahan itu malah dibagi rata.

"Di mana yang bersangkutan sebagai stafsus menteri ya pada saat itu diduga mengetahui proses-proses penggeseran dari kuota tambahan sebesar 20 ribu," jelas Budi.

Gus Alex sebelumnya diperiksa KPK pada Selasa (26/8) kemarin. Namun, dia irit bicara.

"Iya kasih keterangan aja," kata Gus Alex usai diperiksa.

Saat disinggung soal masalah pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 itu, Wakil Sekjen MUI itu enggan membeberkannya.

Termasuk soal adanya dugaan bahwa dia yang menampung dana setoran dari travel haji ke oknum Kemenag.

"Ke penyidik aja," ujar Gus Alex.

Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan terkait perkara kuota haji 2024. Perkara ini berawal saat Presiden Jokowi pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi itu kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Seharusnya kuota haji khusus hanya diperbolehkan maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Diduga, ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler 50%-50%.

Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. KPK masih mendalami keterkaitan SK itu dengan rapat yang digelar sebelumnya.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan setoran yang diberikan para pihak travel yang mendapat kuota haji khusus tambahan ke oknum di Kemenag.