Komisi XI DPR Sebut Target Ekonomi Prabowo 2026 Harus Menjadi Kenyataan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025(ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional. Ia mengatakan target Prabowo mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat.

"Angka-angka makro memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan," kata Hanif melalui keterangannya, Minggu (17/8).

Hanif memberi catatan atas target ekonomi Prabowi pada 2026. Pertama, pertumbuhan ekonomi 5,4%. Pertumbuhan ekonomi di atas 5% selalu jadi harapan besar rakyat. Namun, angka 5,4% tidak akan tercapai dengan pola lama. 

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menilai dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang sering jadi penghambat investasi.

“Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien," katanya.

Kedua, target inflasi 2,5%. Menurut dia, inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat. Karena itu, penguatan ketahanan pangan, rantai distribusi yang lancar, dan subsidi yang tepat sasaran harus jadi fokus. 

"Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang," katanya.

Sedangkan soal target nilai tukar Rp16.500/USD menurut Hanif bisa diterima, tapi yang lebih penting adalah mencegah gejolak. Pemerintah perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan memastikan arus modal tetap sehat. 

“Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang," katanya.

Target Pengangguran

Hanif kemudian menyoroti target pengangguran 4,44–4,96% dan kerja formal 37,95%. Ia mengatakan jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan UMKM naik kelas, maka angka pengangguran bisa turun signifikan. Tapi jika tidak, generasi muda hanya akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah. 

"Bonus demografi bisa jadi berkah, tapi tanpa kerja formal, ia berubah menjadi beban," katanya.

Lebih lanjut, Hanif merespons target angka kemiskinan 6,5–7,5% dan kemiskinan ekstrem 0–0,5%. Ia mengatakan target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, itu tidak bisa tercapai hanya dengan bantuan sosial. Ia menilai perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan, dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif.

“Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," katanya.

Hanif menjelaskan target ekonomi 2026 adalah agenda besar bangsa, bukan sekadar hitungan statistik. Ia mengatakan PKB akan berdiri di barisan depan memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. 

"Bagi PKB, ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat," katanya. (M-3)