Komisi X Sorot Kecurangan SPMB di Depan Mu'ti: Rapor Dikondisikan, Utak Atik GPS

Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen, Abdul Mu'ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi X DPR menggelar rapat kerja bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Rapat ini membahas laporan keuangan APBN 2024.

Selain itu, beberapa isu terkini sempat dibahas salah satunya masalah SPMB. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian memberikan beberapa catatan terhadap seleksi penerimaan siswa baru. Menurutnya, bentuk baru seleksi siswa se-Indonesia itu masih ditemukan banyak pelanggaran.

Lalu mengatakan, ada laporkan pengkondisian nilai rapor untuk jalur prestasi. Menurutnya, dari nilai empat mata pelajaran yang dilihat saat seleksi, banyak calon siswa yang nilainya sempurna selama 5 semester. Ia menemukan pelanggaran ini di NTB dan beberapa daerah lainnya.

“Ada saya temukan kemarin, salah satu calon siswa kita, 4 (mata pelajaran)-nya itu 100 nilainya. Sampai 5 semester, berarti total nilainya 2.000, saya bilang sama kepala sekolahnya, ini kalau 2.000, jangankan di SMA 1 Mataram, mau masuk SMA favorit di seluruh republik ini juga pasti masuk kalau 2.000,” ucap Lalu.

“Artinya apa? Ini tidak terjadi di Mataram saja. Di beberapa daerah yang langsung WA ke saya dan menyampaikan informasi ke kami juga melakukan hal yang sama. Yaitu pengkondisian nilai rapor Pak Menteri,” tambah dia.

Suasana pelaksanaan SPMB di SMA Negeri Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/6/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Lalu, pelanggaran-pelanggaran seperti ini merupakan bentuk kreativitas orang tua dalam melanggar aturan. Namun, menurutnya juga ada oknum guru yang ikut dalam praktik ilegal ini.

“Jadi mereka teman-teman ini atau orang tua yang kreatif ini sudah mulai mengkondisikan per-gap, ketika nanti targetnya SMA favorit di salah satu daerah, maka dari situ berpikir untuk mengkondisikan nilai rapor,” tutur dia.

“Ya tentu ada oknum-oknum guru yang terlibat di proses pengkondisian tersebut. Nah ini satu catatan kelemahan yang harus kami cari formulanya lagi untuk perbaikan SPMB ke depan,” tambah dia.

Selain itu, Lalu mengungkap adanya pelanggaran di jalur domisili-sebelumnya bernama zonasi. Menurut Lalu, ada orang tua yang tam jujur soal jarak rumahnya ke sekolah.

“Kemudian di jalur domisili, Pak Menteri, ada kelemahan juga ketika menggunakan GPS. Ternyata dia mengisi data tidak di rumahnya. Dia cari lokasi yang dekat dengan sekolahnya. Sehingga yang betul-betul jujur di rumah mereka ngisi itu komplain. Mereka tidak dapat,” ucap Lalu.

“Nah ini lah yang terjadi. Nah mungkin ini yang harus kita evaluasi ke depan, kelemahan-kelemahan ini tentu menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan ke depan. Namun secara umum kami apresiasi bahwa SPMB ini berjalan,” tambah Lalu.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen, Abdul Mu'ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Respons Mu'ti

Mu’ti pun merespons catatan Lalu ini. Katanya, secara lengkap, tanggapan Kemendikdasmen akan diberikan dalam bentuk tertulis.

“Nanti kami sampaikan laporannya secara tertulis saja karena ada banyak hal yang mungkin penyampaiannya lebih tepat secara tertulis karena rapat ini bersifat terbuka,” ucapnya.

“Sekarang memang kami dalam proses mengevaluasi secara nasional, mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan hasilnya secara lengkap kepada bapak ibu anggota dewan ketika proses SPMB sudah seluruhnya selesai,” tandasnya.