Koalisi Masyarakat Sipil: Prabowo Gagal Memahami Aspirasi Rakyat

KOALISI Masyarakat Sipil menilai Presiden Prabowo Subianto gagal memahami aspirasi masyarakat dalam gelombang demonstrasi sepekan terakhir. Menurut Koalisi, selama ini yang disuarakan oleh masyarakat adalah karena menghadapi rasa frustasi, kemiskinan ekstrim, dan ketidakadilan di mana-mana.

Bagi Koalisi, ketidakpuasan rakyat bukan hanya soal pernyataan-pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai nirempati. Tetapi masyarakat tidak puas dengan sistem yang penuh ketidakadilan. “Maka perubahannya, sikapnya, atau keputusannya harusnya merujuk pada kehendak-kehendak perubahan ketidakadilan tersebut,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur melalui keterangan video yang diunggah secara kolaboratif pada akun Instagram @yayasanlbhindonesia, @indonesia.hrwg, @konfederasikasbi_, @mahardhikakita, dan @kontras_update, dikutip pada Senin, 1 September 2025.

YLBHI merupakan bagian dari koalisi. Pernyataan ini merespons keterangan Presiden Prabowo Subianto setelah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad, 31 Agustus 2025. Presiden dan pimpinan partai politik berkumpul menyikapi situasi dan kondisi maraknya aksi demonstrasi.

Gelombang demonstrasi selama sepekan terakhir, menurut Koalisi, adalah akumulasi atau penumpukan amarah masyarakat. Koalisi menilai selama ini telah terjadi pemborosan uang rakyat oleh para pejabat dan juga kasus korupsi besar. “Terjadi kegagalan pengaturan anggaran negara yang kemudian menjadi penghematan atau efisiensi yang ugal-ugalan,” kata Isnur. 

Pengalokasian dana yang tidak tepat, tutur Koalisi, justru memiskinkan rakyat. Koalisi Masyarakat Sipil meminta Prabowo untuk memahami dan menghargai akar persoalan yang memicu gelombang demonstrasi ini. “Selesaikan masalah intinya, serta hargai kebebasan berekspresi,” ujar Isnur. 

Isnur menegaskan, aksi demonstrasi tidak boleh dihadapkan dengan aparat yang menggunakan meriam air atau water cannon dan gas air mata. “Apalagi dihadapkan dengan tindakan-tindakan atau aparat militer di lapangan,” kata dia. “Ini jelas kemunduran demokrasi.”

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta sejak Senin, 25 Agustus 2025 mulanya menyasar parlemen. Massa aksi menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota DPR. Lembaga legislatif disorot karena besarnya gaji dan tunjangan jabatan anggota mereka yang mencapai lebih Rp 100 juta saban bulan.

Unjuk rasa meluas menjadi kemarahan warga terhadap kepolisian. Pada Kamis, 28 Agustus 2025, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil atau Brimob. Peristiwa yang terekam kamera warga ini makin menyulut amarah masyarakat.

Kematian Affan memicu demonstrasi lanjutan di beberapa titik lokasi di Jakarta, di antaranya di Kepolisian Daerah Metro Jaya, gedung MPR/DPR, serta sejumlah kantor kepolisian di Jakarta. Demo meluas hingga Sabtu, 30 Agustus 2025, ke berbagai ibu kota provinsi, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Di sejumlah kota dan kabupaten, demonstrasi juga meletup.

Sementara itu, sejumlah legislator Senayan menjadi sasaran amukan massa di tengah situasi panas itu. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Eko Patrio dan Uya Kuya, serta anggota dari NasDem seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinilai tidak simpatik atas berbagai persoalan yang dikeluhkan publik.