Koalisi Masyarakat Pati akan Temui Presiden Sampaikan Aspirasi Pelengseran Bupati Sudewo

REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Koalisi masyarakat sipil di Kabupaten Pati berencana menemui Presiden Prabowo Subianto pada awal September mendatang. Mereka hendak menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden terkait pemberhentian Bupati Pati Sudewo.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, mengungkapkan, saat ini AMPB sedang menggalang donasi untuk bisa bertolak ke Jakarta. Dia menyebut, gerakan donasi sudah dimulai sejak Selasa (19/8/2025).

AMPB membuka posko di dekat Alun-Alun Kabupaten Pati, sama seperti sebelum unjuk rasa menuntut pelengseran Sudewo digelar pada 13 Agustus 2025 lalu. "Di situ tertulis donasi lima ribuan. Ya seikhlasnya. Mau masukin kurang dari lima ribu boleh, mau lebih dari lima ribu boleh," kata Teguh ketika dihubungi Republika, Jumat (22/8/2025).

Dia menambahkan, dana yang terhimpun nantinya akan digunakan untuk semua kebutuhan biaya perjalanan perwakilan AMPB dari Pati ke Jakarta. Mereka berencana bertolak ke Jakarta pada 31 Agustus 2025.

Sebelum bertemu Presiden Prabowo, massa perwakilan AMPB akan terlebih dulu menggelar unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada 2 September 2025. Mereka hendak menuntut KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022.

"Setelah itu, hari Rabu (3/9/2025), kemungkinan kita sowan ke Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo kita bukan dalam rangka unjuk rasa, tapi kita sowan," kata Teguh Istianto.

Kendati demikian, Teguh mengatakan pihaknya belum menjalin koordinasi dengan Istana Negara. "Jadi memang itu harapan kami bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kami rakyat itu kan ingin punya presiden yang bisa langsung mendengar dari rakyatnya," ucapnya.

Teguh mengungkapkan, segenap masyarakat Pati sudah bulat menghendaki Sudewo mundur dari jabatannya. Karena selain arogan dan membuat kebijakan yang serampangan, saat ini Sudewo juga diduga terlibat kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada DJKA Kemenhub.

"Bupati itu kan jabatan publik. Kalau masyarakatnya sudah tidak mau, ya kan harusnya legowo," ujar Teguh.

Menurut Teguh, demo berskala besar pada 13 Agustus 2025 lalu diikuti oleh warga dari berbagai daerah di Pati. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pelengseran Sudewo. Namun, Sudewo menolak menuruti tuntutan warganya.

"Secara norma kepatutan, itu kan sudah tidak patut; tidak punya moral dan tidak punya etika. Tapi dia (Sudewo) memaksakan diri. Kita simpulkan bahwa orang ini sudah haus kekuasaan dan gila jabatan," ucap Teguh.

Teguh menambahkan, hal-hal itu yang hendak disampaikan langsung perwakilan AMPB kepada Presiden Prabowo. "Prabowo sebagai presiden, mohon dengan sangat hormat bekerja untuk rakyat. Kalau bekerja untuk rakyat, kalau rakyat menolak Sudewo sebagai bupati, ya seharusnya Pak Prabowo mementingkan rakyat daripada perseorangan," katanya.

"Lebih baik mengeluarkan satu orang, kemudian orang banyak itu aman dan tenteram, daripada memaksakan satu orang, nanti membikin ruwet di Kabupaten Pati," tambah Teguh.

Teguh menegaskan, pengunduran diri Sudewo sebagai bupati adalah tuntutan final koalisi masyarakat sipil Pati. "Karena dia sudah tidak layak," ujarnya.

Pada 13 Agustus 2025 lalu, ribuan warga Pati menggelar demonstrasi di Alun-Alun Kabupaten Pati. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Salah satu pemicu demonstrasi tersebut adalah keputusan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.

Warga menentang kenaikan PBB-P2 tersebut. Meski ditolak, Sudewo mengatakan tidak akan menarik keputusannya. Dia bahkan sempat menyampaikan tak akan gentar walaupun harus menghadapi 50 ribu pendemo.

Warga yang geram dengan kebijakan dan pernyataan Sudewo kemudian merencanakan aksi demonstrasi. Menyadari keputusan dan pernyataannya memicu kegusaran warga, Sudewo menyampaikan permohonan maaf. Dia mengaku sama sekali tidak bermaksud menantang rakyatnya.

Sudewo akhirnya membatalkan keputusannya menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Kendati demikian, masyarakat Pati tetap menggelar demonstrasi. Unjuk rasa diwarnai kericuhan, termasuk pembakaran mobil polisi. Puluhan pendemo ditangkap karena dituding sebagai provokator dan pelaku kerusuhan.

Hari itu, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menyetujui hak angket dan pansus pemakzulan Sudewo. Langkah tersebut disambut sukacita oleh koalisi masyarakat sipil Pati.