KM ITB Menuntut Pemerintah Evaluasi Kebijakan Menyeluruh

KABINET Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menilai krisis demokrasi dan segala tindakan anarkis yang terjadi belakangan ini merupakan buah dari segala keteledoran, ketidakpuasan, dan represifitas yang dilakukan pemerintah dan aparat terhadap para demonstran. Ketua Kabinet KM ITB Farrel Faiz Firmansyah menilai langkah yang sejauh ini diambil Presiden Prabowo Subianto belum cukup.

“Pola-pola kerusuhan, pengambilan keputusan mendadak, dan akhirnya dilakukan perubahan selalu menjadi bagian sejarah yang tidak terlupakan namun selalu berulang tanpa sekalipun dijadikan bahan pengingat di pikiran,” kata Farrel di kampus, Selasa 2 September 2025.

Dalam pernyataan sikapnya, KM ITB menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh termasuk kenaikan tunjangan-tunjangan yang tidak sesuai dengan kinerja dalam mewujudkan keadilan sosial melalui ekonomi kerakyatan. Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut dan merevisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti Undang-undang TNI, RKUHAP, dan skema ketenagakerjaan.

KM ITB juga menolak segala bentuk intervensi militer ke ranah sipil serta menuntut militer untuk kembali ke barak, dan menuntut reformasi institusi keamanan dan ketahanan di Indonesia secara mengakar dan menyeluruh. Mahasiswa ikut mengutuk keras represifitas dan kekerasan yang dilakukan oleh institusi polisi kepada masyarakat Indonesia, khususnya tindakan-tindakan yang memakan korban selama demonstrasi.

Menurut Farrel, KM ITB menuntut keadilan bagi korban dan hukuman bagi pihak yang melakukan brutalitas serta pembebasan massa aksi yang ditahan sepanjang 2025 di seluruh Indonesia tanpa syarat. Tuntutan lainnya yaitu agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap cara komunikasi publik yang buruk.

“Menuntut pemerintah dan aparat keamanan serta ketahanan untuk memberikan ruang bebas dan aman untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan aspirasinya,” kata Farrel.

KM ITB pun menyatakan dukungannya terhadap 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun ini seperti desakan berbagai elemen masyarakat di media sosial selama beberapa hari terakhir.

Forum Guru Besar ITB juga ikut menyikapi situasi dan kondisi belakangan ini yang membuat gelisah karena semua lini kehidupan kebangsaan kini dinilai sedang sakit parah digerogoti tabiat menerabas, yakni memilih jalan tak sesuai tata krama dan mengabaikan hukum demi mencapai tujuan. Tabiat buruk itu, menurut Forum Guru Besar ITB, menjadi cikal bakal segala kerusakan di negara ini dari pelanggaran hukum, korupsi, sampai kecurangan akademik. Kesimpulannya, kehidupan berbangsa dan bernegara hanya dapat dikembalikan ke jalur yang telah digagas para pendiri bangsa melalui jalan pendidikan. 

Karena itu Forum Guru Besar ITB lewat Manifesto Pendidikan, menggagas pendidikan bermutu dan terjangkau, mengedepankan nilai-nilai kemanusian, pendidikan didirikan di atas kemerdekaan bernalar serta keluhuran akal budi, memupuk benih gairah belajar sepanjang hayat, dan pendidikan diselenggarakan dengan berpayung keberagaman budaya bahari dan kepulauan.