Harvard Menang Gugatan, Hakim AS Pulihkan Dana Riset Rp30 Triliun yang Dibekukan Trump

Ilustrasi(Media Sosial X)

Universitas Harvard meraih kemenangan besar dalam perseteruannya dengan pemerintahan Donald Trump. Seorang hakim federal pada Rabu (4/9) memutuskan pembekuan dana riset senilai lebih dari US$2 miliar (sekitar Rp30 triliun) yang dilakukan Gedung Putih tidak sah dan harus dicabut.

Hakim Distrik AS Allison Burroughs menilai alasan pemerintahan Trump yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan isu antisemitisme hanyalah dalih. “Sulit menyimpulkan selain bahwa antisemitisme dijadikan kedok untuk serangan ideologis terhadap universitas terkemuka negeri ini,” tulis Burroughs dalam putusannya. 

Ia juga menegaskan tindakan itu berisiko merusak penelitian penting yang menyangkut keselamatan publik, mulai dari pencegahan bunuh diri veteran, riset penyakit Lou Gehrig, hingga proyek NASA.

Meski mengakui Harvard sempat lalai dalam menangani kasus antisemitisme di kampus, Burroughs menegaskan penanganan masalah itu tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan kebebasan berpendapat yang dijamin Konstitusi AS. Ia juga secara resmi membatalkan “Freeze Order” yang diterbitkan April lalu dan melarang pemerintah menahan dana tambahan untuk Harvard atas dasar diskriminasi tanpa prosedur hukum yang jelas.

Putusan ini menjadi pukulan bagi Trump, yang belakangan gencar menekan kampus-kampus elite. Sebelumnya, Columbia dan Brown memilih berdamai dengan pemerintah dengan membayar ratusan juta dolar agar dana riset mereka dipulihkan. Harvard menjadi satu-satunya universitas yang memilih menghadapi Gedung Putih langsung di pengadilan.

Gedung Putih akan Banding

Namun, konflik ini belum berakhir. Gedung Putih menyatakan akan mengajukan banding. Juru bicara Liz Huston menuding keputusan Burroughs bias karena ia merupakan hakim yang diangkat oleh Barack Obama. Sementara itu, Presiden Trump secara terbuka menuntut Harvard membayar denda sedikitnya US$500 juta dan bahkan mengancam akan mencari cara lain menekan universitas tersebut, termasuk lewat paten dan izin mahasiswa internasional.

Pertarungan hukum ini diperkirakan masih akan berlanjut, dengan dampak besar terhadap masa depan pendanaan riset dan kebebasan akademik di kampus-kampus bergengsi Amerika Serikat. (CNN/Z-2)