Khofifah Sidak Pasar Larangan Sidoarjo, Pedagang tidak Jual SPHP

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat sidang di Pasar Larangan, Sidoarjo.(MI/Heri Susetyo)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Pasar Tradisional Larangan Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/8). Dalam sidak tersebut Khofifah tidak menemukan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran. 

Dalam sidak di Pasar Larangan ini Khofifah melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang. Para pedagang menyampaikan keluhan menjual beras SPHP harus melalui aplikasi. Pedagang beras di Pasar Larangan mengeluhkan belum adanya realisasi dari pengisian aplikasi yang diwajibkan Bulog. 

"Belum pernah dapat stok beras SPHP lewat aplikasi. Masyarakat memang banyak cari beras ini karena harganya lebih murah dan sesuai kebutuhan rumah tangga. Kalau dari aplikasi, kami ambil sendiri, tapi belum ada verifikasi resmi dari Bulog ke toko kecil seperti kami," kata Eko,35, salah satu pedagang beras. 

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pendistribusian beras SPHP meski pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah agar kebutuhan pangan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, bisa terpenuhi.

Khofifah mengatakan, pengisian aplikasi dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Setelah mengisi aplikasi, Khofifah meminta koordinasi segera dilakukan agar pasokan beras medium, khususnya SPHP yang berada di kewenangan Bulog, bisa segera disalurkan. 

"Rata-rata kebutuhan beras medium ini memang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat dibanding premium," kata Khofifah. 

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Bulog telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. 

"Ada regulasi dari Bapanas, dan kami sudah mengundang perwakilan institusi terkait. Harapan kami distribusi beras medium, terutama SPHP, bisa dimaksimalkan sesuai SOP dalam waktu dekat, paling lambat akhir Agustus," kata Khofifah. 

Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengaku terus berkoordinasi dengan Bulog agar distributor segera menjalankan perintah terkait distribusi beras medium.

"Dengan sistem aplikasi yang mengharuskan pembayaran tunai, kami terus berkomunikasi dengan Bulog supaya distribusi bisa berjalan lancar. Kebutuhan beras medium sangat besar di Sidoarjo yang merupakan kota industri," kata Subandi.

Bupati mengaku akan mengundang perwakilan Bulog untuk mencari solusi terbaik. Setelah ini pihaknya juga akan sidak ke seluruh pasar agar stok beras medium bisa terpenuhi sesuai perintah gubernur. (HS/E-4)