Kemlu Ungkap Awal Mula Bentrokan WNI dan Aparat Timor Leste di Perbatasan

Kemlu mengungkapkan awal bentrokan yang terjadi antara warga Desa Inbati, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT dengan Polisi Perbatasan Timor Leste atau Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) pada Senin (25/8) lalu.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, mengungkapkan pada Senin sekitar pukul 09.00 WITA, 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate melaksanakan kegiatan gotong royong membuka lahan untuk persiapan menanam jagung di sekitar patok Provinsi 36. Ketika kegiatan gotong royong berlangsung, tim survei perbatasan dari Timor Leste datang melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Desa Inbate.

"Tim Timor Leste terdiri dari 2 pejabat dinas pertanahan dan 5 pengawal bersenjata lengkap dari polisi perbatasan (UPF). Pada prinsipnya kegiatan survei tersebut berada dalam payung kegiatan survei gabungan antara Timor Leste dan Indonesia (Joint Field Survey). Namun pada tanggal tersebut, tim survei Timor Leste bergerak lebih awal tanpa tim survei Indonesia," kata Judha dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Berdasarkan informasi dari pihak terkait dan kunjungan langsung oleh tim KBRI Dili, Judha mengatakan ditemukan fakta bahwa bentrokan terjadi karena miskomunikasi dan kesalahpahaman antara tim survei Timor Leste dengan warga Desa Inbate.

"Insiden ini terjadi karena ada miskomunikasi dan kesalahpahaman antara tim pembangunan patok Timor Leste dengan masyarakat Indonesia di Inbate, TTU. Tim Survei Tiles tiba di lokasi tanpa didampingi tim dari Indonesia, sedangkan masyarakat setempat masih menolak pembangunan patok batas tersebut sehingga terjadi ketegangan yang memicu terjadinya insiden tersebut," tuturnya.

Atas peristiwa itu, KBRI Dili telah meminta kepada otoritas di Timor Leste untuk melakukan penyelidikan dan bersama-sama melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kondusifitas, dan sementara tidak melakukan aktivitas di patok Provinsi 36," ungkapnya.

Judha juga mengungkapkan, KBRI Dili telah menyampaikan nota diplomatik ke pemerintah Timor Leste. Kedua pihak sepakat agar proses survei di 12 lokasi rawan dapat ditunda guna mencegah eskalasi ketegangan di perbatasan Indonesia dan Oecusse.

"Duta Besar RI untuk Dili juga telah menyampaikan concern kepada Wakil Perdana Menteri Timor-Leste, Bapak Mariano Assanami Sabino. Keduanya sepakat untuk menunda kegiatan survei bersama, meminta masing-masing warga untuk saling menahan diri, dan mendorong pengelolaan media kedua negara dengan baik terhadap kejadian ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan," lanjutnya.

Selain itu, perwakilan KBRI Dili di Oecusse sudah meninjau lokasi kejadian dan bertemu serta berkoordinasi langsung dengan seluruh pihak terkait.

"Melalui Atase Kepolisian dan Atase Pertahanan, KBRI Dili juga terus berkoordinasi erat dengan Pamtas dan Polda NTT dalam rangka penyelidikan," pungkasnya.

Dalam peristiwa bentrokan itu, satu warga Desa Inabati atas nama Paulus Oki harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka tembak akibat tembakan peluru karet.