Kementerian ESDM Masih Evaluasi Penyebab BBM di SPBU Swasta Langka

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan penyebab kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta bukan karena keterbatasan kuota impor.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah sudah memberikan kuota impor BBM untuk badan usaha swasta, bahkan bertambah 10 persen dari alokasi tahun 2024.

"Jadi dengan adanya penambah 10 persen ya berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi," katanya usai konferensi pers Peresmian Tahap FEED Abadi Masela, Kamis (28/8).

Dengan begitu, Yuliot menyebutkan pihak Kementerian ESDM masih harus memetakan kembali penyebab seretnya pasokan BBM di SPBU swasta.

"Kalau ada kelangkaan ya kita harus petakan dulu ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi," ungkap Yuliot.

Fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang kali. Terakhir, masalah ini terjadi pada Januari dan Februari 2025. Pada saat itu, pihak Shell Indonesia menyoroti keterlambatan perizinan impor.

Namun untuk kali ini, Yuliot memastikan izin impor sudah diberikan, sebab alokasi atau kuota ditentukan untuk sepanjang tahun.

"Alokasi kan tahunan Ya, kita evaluasi lagi. Ini apa yang menyebabkan permasalahan tadi," tandas Yuliot.

Adapun seretnya pasokan BBM dibenarkan oleh President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian. Dia menyebutkan, produk bensin (gasoline) Shell sedang tidak tersedia di beberapa SPBU.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ungkapnya kepada kumparan.

Hal yang sama juga terjadi di SPBU BP-AKR. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengatakan stok bensin perusahaan juga tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.

"Saat ini beberapa jaringan SPBU bp mengalami keterbatasan stok BBM BP Ultimate dan BP 92, sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap," kata Vanda.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Kementerian ESDM sudah memberikan izin impor BBM kepada perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan, kuota impor tersebut 10 persen lebih besar dari kuota tahun 2024.

"Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen," katanya saat ditemui di Istana Negara, Rabu (27/8).

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa seluruh kebutuhan untuk hajat hidup masyarakat dikelola oleh negara. Dengan begitu, dia menjamin posisi PT Pertamina (Persero) terkait penyaluran BBM ini tetap andal.

"Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Pertamina kita yang ak...