Kemenhut dan Basarnas Teken MoU Sinergi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Kawasan Hutan

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni(Dok Kemenhut)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Pembangunan Sektor Kehutanan, di Jakarta, hari ini, Selasa (5/8). MoU ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kedaruratan di kawasan hutan dan konservasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muh. Syafii, disaksikan Wamenhut Sulaiman Umar beserta jajaran pimpinan Kemenhut dan Basarnas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa sinergi ini lahir dari pengalaman bersama menghadapi kondisi darurat di kawasan hutan, seperti peristiwa musibah Juliana, yang menjadi pelajaran penting akan arti koordinasi dan respons cepat.

“Kadang kita dipertemukan dalam situasi yang tidak menyenangkan, namun di balik krisis, ada energi positif yang memicu kolaborasi lebih baik. Kami bangga Basarnas memiliki kemampuan luar biasa, diakui secara internasional,” ujar Raja Antoni dalam keterangan resmi, Selasa (5/8). 

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting mengingat kompleksitas pengelolaan kawasan hutan, Taman Nasional, serta meningkatnya kunjungan wisata alam yang harus diantisipasi dengan kesiapan yang memadai.

“Kita harus siapkan edukasi, antisipasi, dan kesiapsiagaan. Dengan MoU ini, harapannya tidak hanya seremonial, tapi diikuti dengan langkah praktis, konkrit, termasuk dukungan anggaran yang cukup untuk melatih lebih banyak potensi SAR di lingkup Kemenhut,” tambah Raja Juli. 

Sementara itu, Kepala Basarnas Muh. Syafii dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Basarnas tidak mungkin dilakukan secara mandiri. Sinergi lintas sektor, khususnya dengan potensi SAR yang memiliki sumber daya strategis seperti Kemenhut, sangat diperlukan.

“Kementerian Kehutanan adalah lembaga yang memiliki peran penting sebagai pengelola kawasan hutan dan ekosistemnya. Kami berharap Kemenhut memiliki SDM yang terlatih dalam penanganan kedaruratan awal, sehingga memperkuat efektivitas operasi SAR, terutama di medan yang sulit dijangkau seperti hutan dan kawasan konservasi,” ujarnya.

MoU ini, lanjutnya, akan menjadi landasan kolaborasi dalam berbagai program, seperti pengembangan sistem keselamatan, pelatihan pencarian dan pertolongan, operasi SAR bersama, peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki kedua lembaga.

“Kami percaya kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi Basarnas dan Kemenhut, tapi juga bagi masyarakat luas. Harapan kami, MoU ini segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, terukur, dan saling memperkuat,” tegas Syafii. (H-2)