Kabinet Keamanan Israel Setujui Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Kabinet keamanan Israel secara resmi menyetujui rencana PM Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.(AFP)

KABINET keamanan Israel secara resmi menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Pengumuman ini disampaikan kantor perdana menteri, Jumat (8/8) dini hari waktu setempat, setelah pertemuan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam pernyataannya, kantor PM menyebut Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap merebut Gaza. Ia menjamin bantuan kemanusiaan tetap diberikan kepada warga sipil di luar zona pertempuran.

Namun, keputusan ini memicu gelombang protes nasional di tengah kekhawatiran bahwa operasi militer lanjutan akan membahayakan 50 sandera yang masih ditahan Hamas. Keluarga para sandera pun menuntut pemerintah untuk fokus pada kesepakatan pembebasan, bukan eskalasi konflik.

Rencana Kontroversial di Tengah Tekanan Internasional

Meskipun mendapat tekanan dari masyarakat internasional dan peringatan dari militer Israel sendiri, Netanyahu tetap ngotot melanjutkan operasi militer. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menyatakan bahwa Israel "berniat mengambil alih Gaza" dan akan menyerahkan wilayah itu ke pemerintahan sipil non-Hamas setelah Hamas disingkirkan.

Namun, rincian soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca-operasi belum jelas. Netanyahu hanya menyebut ingin menyerahkan kendali kepada "kekuatan Arab" yang dapat memerintah tanpa mengancam Israel.

Sementara itu, oposisi dalam negeri mengecam keras keputusan tersebut. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut langkah Netanyahu sebagai “resep kematian bagi para sandera dan pemborosan dana publik demi ambisi politik ekstremis.”

Keluarga Sandera: “Ini Hukuman Mati bagi Orang Tercinta Kami”

Kelompok Hostages and Missing Families Forum mengecam rencana tersebut, menyebut eskalasi pertempuran hanya akan memperbesar risiko bagi sandera.

"Ini hukuman mati bagi orang-orang tercinta kami," bunyi pernyataan mereka. Beberapa keluarga bahkan menggelar aksi demonstrasi dramatis, mengenakan rantai di pergelangan tangan dan kaki saat berdiri di depan kantor PM di Yerusalem, meminta pemerintah "menatap mata kami dan beri tahu keputusan kalian."

Di pelabuhan Ashkelon, keluarga sandera juga menggelar pelayaran menuju perbatasan laut Gaza sebagai bentuk seruan terakhir. “Ini adalah sinyal SOS,” kata perwakilan mereka, Lior Horev.

Militer Israel Peringatkan Risiko Tinggi

Meski kabinet telah menyetujui rencana tersebut, militer Israel dilaporkan menyampaikan kekhawatiran serius. Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, memperingatkan bahwa penguasaan penuh Gaza akan menjebak militer dalam pertempuran jangka panjang dan memperburuk risiko terhadap sandera.

Dalam pernyataan publik yang langka, Zamir menegaskan pentingnya budaya perbedaan pendapat dalam tradisi Yahudi dan menegaskan bahwa militer akan terus menyampaikan pandangan secara independen dan profesional.

Rencana Bertahap dan Pemindahan Massal Warga Gaza

Menurut sumber internal Israel, rencana operasi akan berlangsung selama lima bulan. Sekitar satu juta warga Gaza diperkirakan akan kembali dipaksa mengungsi ke wilayah selatan. Militer akan membangun kompleks khusus untuk menampung para pengungsi tersebut.

Sebagai bagian dari rencana, Israel dan AS juga akan menambah jumlah titik distribusi bantuan kemanusiaan dari empat menjadi 16, melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang menuai kontroversi.

Netanyahu mengisyaratkan operasi bisa dihentikan jika Hamas bersedia kembali ke meja perundingan. Namun, Hamas menanggapi rencana ini sebagai “pengkhianatan terhadap proses negosiasi” dan menuduh Netanyahu sengaja mengorbankan para sandera demi ambisi politik.

Gelombang Protes di Seluruh Negeri

Sementara kabinet bersidang, ribuan warga Israel turun ke jalan di berbagai kota, termasuk Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Di Kibbutz Nir Ozn upacara pembangunan kembali bahkan dihentikan sebagai bentuk protes terhadap rencana Netanyahu.

“Cukup sudah. Kabinet sedang menyusun masa depan yang akan dikutuk sejarah,” kata pernyataan dari perwakilan Nir Oz, yang kehilangan seperempat warganya akibat serangan tersebut. Sembilan orang dari komunitas itu masih menjadi sandera hingga kini. (CNN/Z-2)