Habiburokhman: MK Sudah Buat UU, Apa Penuhi Partisipasi Publik?

Ketua Komis III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan eks Hakim MK Patrialis Akbar di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kembali menyoroti sikap Mahkamah Konstitusi terkait putusan pemisahan Pemilu. Dia menilai, MK kini sudah seperti pembuat undang-undang.

Dia lalu membandingkan dengan DPR yang secara aturan merupakan pembuat undang-undang. Begitu panjangnya proses sampai akhirnya bisa disahkan.

"Sementara kalau de facto kita lihat, kasat mata, MK sudah memproduksi norma, membuat undang-undang, apakah proses-proses tersebut dilakukan? Sejauh mana MK memaksimalkan partisipasi publik," ujar Habiburokhman.

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan eks Hakim MK Patrialis Akbar di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Habiburokhman mengungkapkan, dalam pembentukan undang-undang, MK kerap mengingatkan terkait partisipasi publik. Paling tidak, ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yakni to be heart, to be consider, to be explain.

"Kami membentuk KUHAP, misalnya, ini sudah hampir ada 60 organisasi menyampaikan pendapat. Apakah MK mempraktikkan yang sama? Menurut saya tidak," ujar dia.

"Bahkan, dalam masing-masing sidang paling 2-3 ahli yang dipanggil gitu lho. Apakah dia mengundang masyarakat, partisipasi, kita tidak lihat itu," ucap dia.

Eks Hakim MK Patrialis Akbar mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Saat ini, Komisi III DPR tengah menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak terkait putusan MK yang memisahkan pemilu.

Hadir sebagai narasumber, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan advokat yang juga politikus NasDem Taufik Basari. Sampai saat ini, rapat masih berlangsung.