Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kodam II/Sriwijaya menggelar patroli gabungan di Palembang skala besar untuk mengantisipasi serangan kelompok tak bertanggung jawab pasca peristiwa perusakan gedung DPRD Sumsel dan kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel, Minggu (31/8/2025) dini hari.
Sebanyak sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kericuhan tersebut. Selain membakar gedung dan kantor polisi, massa juga merusak sejumlah pos lantas di berbagai titik Kota Palembang.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi mengatakan patroli gabungan TNI-Polri akan diperketat, terutama pada malam hari. Pengamanan dilakukan mulai pukul 21.00 WIB hingga 01.00 WIB dini hari dengan pola berlapis di kawasan rawan.
“Patroli gabungan TNI-Polri akan kami intensifkan pada malam hari. Langkah ini penting agar situasi tetap kondusif, baik saat ada aksi maupun di luar kegiatan masyarakat,” kata Andi Rian, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan, operasi tersebut difokuskan pada penjagaan objek vital yang berpotensi menjadi target, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan titik-titik keramaian masyarakat.
“Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini agar potensi kerawanan dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu liar yang berujung pada aksi anarkis. Menurutnya, aspirasi masyarakat bisa disampaikan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum.
“Pemerintah Provinsi Sumsel selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun kami berharap aksi dilakukan secara tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tetap menjaga kondusifitas,” ujar Herman.
Meski aksi demonstrasi hari ini berlangsung damai, Herman tetap meminta aparat untuk siaga penuh agar keamanan masyarakat terjamin.
“Kita ingin Sumsel tetap zero konflik,” tegasnya.