Gubernur Pramono Bakal Naikkan Tarif Parkir di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menaikkan tarif parkir untuk kendaraan pribadi. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan transportasi umum. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pihaknya berencana untuk memperluas cakupan 15 golongan yang gratis naik transportasi umum bukan hanya warga Jakarta. Dia ingin, 15 golongan itu juga termasuk warga dari daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Cianjur.

"Kalau nanti Transjabodetabek ini sudah terbentuk, kemudian orang dari Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, bahkan dari Cianjur, mereka akan menggunakan Transjabodetabek, 15 golongan juga akan digratiskan," kata Pramono di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

Namun, untuk memperluas cakupan 15 golongan yang gratis naik transportasi umum itu diperlukan subsidi. Salah satu langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk memberikan subsidi itu adalah dengan menaikkan taruh parkir kendaraan pribadi. 

"Dari mana uangnya? Kan harus ada uangnya, kan harus ada subsidinya. Yang pertama, mohon maaf, bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan," kata mantan sekjen DPP PDIP itu.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk kendaraan pribadi di sejumlah ruas jalan wilayah Jakarta. Hal itu tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum. 

"Tentunya konsekuensinya kalau mau naik kendaraan pribadi, nonggo aja. Mau naik satu orang bawa 10 mobil, enggak apa-apa. (Yang penting) Bayar," ujar Pramono.

Dia memastikan, Pemprov DKI tidak akan menggunakan satu rupiah pun uang hasil dari naiknya tarif parkir dan penerapan sistem ERP. Menurut dia, hasil dari upaya itu akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada warga yang tidak mampu, termasuk memberikan subsidi transportasi gratis untuk 15 golongan.

"Kenapa saya lakukan itu? Karena orang yang naik kendaraan umum itu baru 21 persen. Sementara konektivitas kita sudah 91 persen," kata Pramono.

Bayu Adji P