Golkar Sampaikan 3 Alternatif Pemilu ke Prabowo: Terbuka, Tertutup, Hybrid

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa partainya menawarkan tiga alternatif sistem pemilu kepada Presiden Prabowo Subianto. Alternatif tersebut meliputi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem hybrid atau campuran.

"Nah dari 10 poin itu tadi kami menyampaikan ada 1, 2 terutama tadi soal sistem pemilu kita sedang memberikan 3 alternatif, tetap seperti sistem terbuka yang seperti sekarang, kemudian sistem tertutup, ada juga yang sistem hybrid yang sistem campuran antara proporsional tertutup dengan sistem mayoritarian," ujar Doli usai mendampingi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

Doli menjelaskan bahwa Golkar sebelumnya telah membentuk tim kajian politik yang membahas setidaknya 10 poin perbaikan sistem politik dan demokrasi. Salah satu fokus kajian adalah penyempurnaan sistem pemilu yang selama ini dinilai masih memiliki banyak kelemahan.

"Ya, jadikan begini. Kita kan sudah memasuki periode kedua 25 tahun reformasi. Di dalam 25 tahun pertama kemarin kita menempatkan di era reformasi itu kan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Dan kita sama-sama tahu bahwa sistem demokrasi kita itu belum bisa menjawab atau mengantarkan, menjadikan instrumen untuk mendekatkan pada cita-cita negara. Nah makanya perlu kita sempurnakan," jelasnya.

Menurut Doli, demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu mahal, rumit, dan cenderung menyuburkan praktik pragmatisme di kalangan masyarakat maupun elite. Karena itu, Golkar mendorong agar ke depan sistem demokrasi lebih substansial dan mampu mempercepat pencapaian cita-cita negara.

Selain pemilu legislatif, Golkar juga menyampaikan kajian mengenai sistem pemilihan kepala daerah.

Ada dua opsi yang ditawarkan, yakni model asimetris dengan gubernur dipilih DPRD dan bupati/wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat, atau opsi lain di mana gubernur dipilih DPR dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dipilih dengan kombinasi sistem langsung dan DPR.

"Atau kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur itu tetap di DPR karena pertimbangannya adalah gubernur itu adalah kepanjangan pemerintahan pusat, nah untuk kabupaten dan kotanya ada 2 pilihan lagi tetap langsung seperti sekarang atau juga hybrid, ada yang kembali ke DPR, ada yang kita laksanakan secara langsung seperti sekarang," tandas dia.