Fraksi-Fraksi DPRD Lampung Bahas Dua Raperda, Soroti Prioritas Pembangunan

Lampung Geh, Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang diisi dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi Lampung, padaSelasa (1/7). Kedua raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umum dalam sidang yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Provinsi Lampung. Fraksi-fraksi di DPRD pada dasarnya memberikan dukungan terhadap kedua raperda, namun disertai berbagai catatan, evaluasi, dan saran yang berkaitan dengan substansi serta mekanisme pelaksanaan peraturan daerah nantinya. Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Galang Putra Rahman, menyatakan dukungan terhadap dua raperda dengan penekanan pada efektivitas insentif yang diberikan serta pengawasan implementasi yang konsisten. “Kami menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan Raperda ini karena dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, kami menyoroti agar insentif diberikan pada sektor prioritas dan tidak membebani APBD,” ujar Galang. “Pengawasan juga harus dilakukan secara berkala agar transparan dan tepat sasaran, serta perlu koordinasi antara Pemprov dan DPRD,” tambahnya. Terkait RPJMD, Gerindra menyebut rancangan ini cukup komprehensif dan diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan yang inklusif selama lima tahun ke depan. Fraksi PDIP melalui juru bicara Safei menilai raperda insentif penting untuk menumbuhkan iklim ekonomi yang sehat, namun mengingatkan adanya potensi tumpang tindih regulasi dan hambatan birokrasi. “Raperda ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Lampung masih tertinggal secara ekonomi. Perda ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah,” jelasnya. “Namun, kami menyoroti adanya tantangan dalam pelaksanaan, seperti potensi tumpang tindih regulasi yang lebih tinggi serta lemahnya sektor ESDM,” lanjutnya. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, PDI Perjuangan menekankan agar dokumen ini tidak hanya berisi janji politik, tetapi juga mencantumkan program konkret yang bisa diukur dan dirasakan masyarakat. “RPJMD ini akan berdampak langsung terhadap LKPJ, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan RTRW, serta memperhatikan efisiensi anggaran agar tidak terjadi defisit,” tegasnya. Fraksi Golkar yang diwakili Agus Sutanto menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan dua raperda oleh Pemprov Lampung. Menurutnya, pemberian insentif harus berbasis potensi daerah serta dikelola secara transparan dan akuntabel. “Golkar mengapresiasi Gubernur atas penyusunan dua Raperda ini untuk mempercepat pembangunan. Raperda insentif sangat baik karena sejalan dengan RPJMD dan bertujuan meningkatkan perekonomian,” ujar Agus. Fraksi PKB melalui juru bicara Sasa Chalim menyatakan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan bagian dari komitmen membangun Lampung menuju Indonesia Emas 2045. “RPJMD ini mencerminkan kesungguhan Pemprov Lampung dalam membangun daerah menuju Indonesia Emas 2045,” kata Sasa. Namun, pihaknya mengingatkan agar investasi besar tidak mengganggu keberadaan UMKM. “Evaluasi tahunan harus dilakukan. Raperda perlu memuat batasan yang jelas agar investor besar tidak menyingkirkan pelaku UMKM,” tegasnya. Fraksi Partai NasDem menekankan, setiap raperda harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Raperda insentif dan RPJMD harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan lapangan kerja, memberikan kepastian hukum, dan memudahkan investor masuk. Jangan sampai insentif hanya menguntungkan perusahaan besar,” ujar juru bicara fraksi. Fraksi Demokrat melalui M. Junaidi menekankan pentingnya RPJMD yang sesuai dengan kondisi masyarakat secara nyata, serta mendorong ekonomi hijau dan pembangunan yang adil antarwilayah. “Sinkronisasi vertikal dan horizontal harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih. RPJMD juga harus mendorong ekonomi hijau dan pembangunan inklusif,” ujarnya. Terkait raperda insentif, Demokrat berharap implementasinya memperhatikan dampak lingkungan dan kepastian hukum. “Raperda ini harus tepat sasaran, berbasis digitalisasi perizinan, dan memberikan dampak ekonomi yang merata,” tuturnya. Fraksi PAN menyampaikan, dua raperda yang dibahas menjadi media strategis bagi kepala daerah terpilih dalam merealisasikan janji politik. “Raperda insentif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang beradab. PAN mendukung RPJMD untuk segera dibahas menjadi peraturan daerah,” jelas juru bicara PAN. PAN juga menyatakan, peningkatan investasi harus didukung dengan kepastian hukum dan iklim yang kondusif. Terakhir, fraksi PKS yang disampaikan oleh Syukron, menilai visi Lampung Maju Indonesia Emas 2045 dalam RPJMD belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal. “RPJMD belum menyentuh pendekatan terhadap kelompok rentan dan strategi pemberantasan korupsi belum konkret,” ungkap Syukron. Fraksi PKS juga menilai Raperda insentif masih bersifat pragmatis dan belum memprioritaskan sektor unggulan daerah. “Belum ada penekanan pada industri halal dan pertanian modern. Raperda ini juga belum mengatur secara khusus investasi hijau,” ujarnya. PKS mengusulkan adanya penambahan pasal dalam raperda yang mengatur aspek keberlanjutan dan ruang bagi investor lokal. (Cha/Put)