Fahri Hamzah Bilang Dulu Pemikiran Prabowo Dihindari, Kini Jadi Arah Baru Pemerintahan

WAKIL Menteri Perumahan dan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut bahwa, selama ini pemikiran Presiden Prabowo kerap dihindari dalam kontestasi politik. Namun saat ini, kata Fahri, dua pokok pemikiran Prabowo Subianto telah menjadi arah baru dalam kebijakan pemerintahan Indonesia.

"Pak Prabowo itu bisa dikatakan orang yang agak dihindari dalam berbagai pilpres sehingga pikirannya juga kita hindari, cara berpikirnya kita hindari, sehingga kita kemudian agak asing dengan apa yang dia pikirkan," ujar Fahri di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Fahri mengungkapkan, dari semua buku dan pidato Prabowo terdapat dua gagasan utama yang selama ini konsisten disuarakan dan kini menjadi landasan kebijakan pemerintahan yakni mengatasi kebocoran dan mengurangi ketimpangan. "Yang pertama, beliau mengatakan kita harus atasi kebocoran itu artinya kita harus anti korupsi dan menjaga efisiensi anggaran. Ini bukan hal baru sejak dulu Pak Prabowo sudah menyebut APBN bocor 30 persen," kata Fahri.

Menurut politikus Partai Gelora itu, langkah konkret Prabowo dalam menyikapi kebocoran anggaran mulai terlihat. Misalnya, realokasi besar-besaran yang dilakukan terhadap APBN, termasuk pemangkasan pada elemen-elemen yang tidak esensial.

"Yang dipotong itu bukan cuma lemaknya, ada yang kena dagingnya, ada yang kena tulangnya juga. Tapi ini pelajaran bahwa kita memang boros," ujar Fahri.

Selain itu, ia juga menyoroti penataan kelembagaan penegak hukum sebagai bagian dari strategi memberantas korupsi. Fahri menyebut, saat ini pemerintah tengah serius mengembalikkan marwah hukum dengan salah satunya menaikkan gaji hakim, dan memperkuat kejaksaan.

“Pesan beliau jelas, hakim jangan main-main, gaji sudah cukup ini peringatan keras. Bahkan dukungan dari unsur militer menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi akan lebih serius dan menyeluruh,” ujarnya.

Gagasan kedua, kata Fahri, adalah soal pengentasan ketimpangan. Ia menambahkan bahwa tak ada negara yang bisa kuat dalam jangka panjang jika ketimpangan dibiarkan terus menganga. "Prabowo percaya, salah satu instrumen paling efektif untuk mengatasi ketimpangan adalah melalui program perumahan rakyat," ujar Fahri,

Lebih lanjut, Fahri juga menyinggung persoalan regulator negara dalam bidang perekonomian. Menurut Fahri, negara selama ini mengambil peran terlalu banyak sebagai eksekutor, hingga menghambat swasta dalam menciptakan lapangan kerja. “Pemerintah harus jadi regulator, atur mainnya saja, yang menciptakan pekerjaan itu swasta, negara jangan sok-sokan. Kalau mempersulit swasta, nggak ada pekerjaan," ucap Fahri.

Terakhir, Fahri menyebut bahwa seluruh kebijakan strategis ke depan baik di sektor ekonomi, hukum, maupun sosial, akan merujuk pada kerangka pikir yang sejak lama diyakini oleh Prabowo.