TENTARA Nasional Indonesia (TNI AD) bakal menambah enam Komando Daerah Militer atau Kodam baru di sejumlah wilayah pada tahun ini. Peresmian enam Kodam baru ini akan dilakukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Landasan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat pada Ahad, 10 Agustus 2025.
Tak hanya peresmian penambahan Kodam baru, kegiatan itu juga akan mengukuhkan sejumlah jabatan dan batalion. Di upacara ini juga bakal dilantik Wakil Panglima TNI, posisi yang kosong selama lebih dari dua dekade.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer ini akan menjadi momen bersejarah dengan diresmikan, dilantik, dan dikukuhkan Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, Kodam baru, Kodaera, Pangkodau, Pangkoopsau, Grup Kopassus, Brigade Teritorial Pembangunan, Batalion Teritorial Pembangunan, Batalion Infanteri Marinir, dan Batalion Komando Kopasgat," tulis keterangan Pusat Penerangan TNI, dikutip pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Penambahan enam Kodam baru itu terdiri dari Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten yang meliputi daerah Lampung dan Bengkulu.
Di Pulau Kalimantan juga akan diresmikan Kodam XXII/Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bergeser sedikit ke Pulau Sulawesi, bakal diresmikan pembentukan Kodam XXIII/Palaka Wira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam keenam yang akan diresmikan ialah Kodam XXIV/Mandala Trikora, meliputi daerah Merauke.
Kepala Biro Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas mengatakan nama-nama pejabat Pangdam di enam Kodam baru itu bakal diumumkan oleh TNI. Tempo berupaya mengonfirmasi hal ini ke Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, tetapi belum mendapat respons.
Adapun saat ini TNI telah memiliki 15 Kodam. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya sempat melontarkan wacana pembentukan 22 Kodam baru di berbagai wilayah Tanah Air.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Dia mengatakan penambahan Kodam baru ini diperlukan untuk mengcover daerah komando yang cakupan pengendaliannya terlalu luas.
“Jadi kami membagi daerah-daerah yang mengkover luas sehingga komando pengendaliannya sulit,” kata Maruli dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 4 Februari lalu.
Rencana TNI menambah Kodam baru ini telah dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai penambahan puluhan Kodam baru itu bakal meningkatkan peluang tentara untuk ikut mencampuri urusan politik dan sosial masyarakat.
“Penambahan 22 Kodam baru lebih menyiratkan adanya sebuah kehendak untuk melanggengkan politik dan pengaruh militer, khususnya matra darat dalam kehidupan politik dan keamanan dalam negeri seperti zaman Orde Baru,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataannya pada Jumat, 1 Maret 2024.
Menurut Koalisi, penambahan Kodam ini menunjukkan orientasi TNI yang lebih condong mengawasi masyarakat dibanding menghadapi ancaman dari luar negeri.