Dudung Bilang Darurat Militer Masih Jauh

PENASIHAT Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purnawirwan) Dudung Abdurachman merasa belum tepat menerapkan darurat militer untuk mengatasi situasi hari ini. Bagi dia, darurat militer tidak bisa segera diterapkan. Ada beberapa kondisi untuk menerapkan darurat militer.

"Masih jauh kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Tidak serta-merta langsung," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.

Dudung belum mendengar Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana darurat militer untuk menghadapi situasi hari ini. Dia bilang darurat militer tidak bisa langsung diterapkan. Pelaksanaan darurat militer harus dimulai dari tertib sipil, darurat sipil, lalu darurat militer. Bila darurat militer dipilih pun harus mendapatkan persetujuan dari DPR. 

"Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja," ujar dia. 

Dudung mengatakan banyaknya militer di lapangan saat ini bukan menandakan menuju darurat militer. Kehadiran TNI hanya untuk antisipasi. "Antisipasi kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian," kata dia. 

Demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Tanah Air terus berlanjut sejak 25 Agustus 2025. Masyarakat menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota Dewan yang dinilai tak sejalan dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

Unjuk rasa semakin besar saat kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Sampai saat ini, catatan Tempo, ada 10 orang tewas dalam demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota hingga awal September.

Selain itu, di tengan demonstrasi juga terjadi berbagai penjarahan rumah anggota DPR dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terjadi pula perusakan fasilitas umum.

Merespons itu, Presiden Prabowo Subianto menilai ada upaya kelompok tertentu melakukan makar. 1 September 2025 lalu, Prabowo bilang pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. “Ingat! di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” ujar Prabowo.