DPRD Kota Depok Juga Dapat Tunjangan Perumahan Hingga Rp 45 Juta

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok mendapat tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp 47 juta per bulan. Sekretaris DPRD Kota Depok Kania Parwanti mengatakan pemberian tunjangan itu sudah ada dasar hukum dan mekanismenya sendiri. "Saya di Setwan 2020, sudah mengurus tentang tunjangan," kata Kania pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Pemberian tunjangan rumah ini, menurut Kania, lantaran pemerintah belum bisa menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Depok.

Sedangkan, kata Kania, jumlah tunjangan yang diterima anggota DPRD tidak ditentukan secara sepihak. Sebab, telah melalui kajian tim appraisal dan dituangkan dalam peraturan daerah sebagai payung hukum. "Besarannya disesuaikan dengan jabatan, berjenjang, ketua, wakil dan anggota. Tiap tahun nominalnya sama," kata Kania. 

Adapun mekanisme dan besaran pemberian tunjangan, lanjut Kania, sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok. Namun, ia tidak menyebutkan secara gamblang nominal tunjangan yang dimaksud. "Saya hanya dapat menyampaikan nominal yang diberikan jauh di bawah kalau diberikan rumah dinas. Tidak diberikan rumah dinas karena tidak ada anggaran," ucap Kania. 

Saat Tempo membuka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota atau Perwal Depok Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depokditeken Wali Kota Mohammad Idris pada 13 Desember 2021.

Adapun pada Bab II tentang Besaran Tunjangan Rumah, pada Pasal 2 ayat 1, besaran tunjangan Ketua Rp 47.116.000 orang, Wakil Ketua Rp 43.100.000, dan anggota Rp 32.500.000 orang. 

Sedangkan pada Pasal 2 ayat 2, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2022.

Kemudian pada Pasal 3, pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kota Depok.

Sementara itu, Ketua DPRD Depok Ade Supriatna menjelaskan, hak keuangan anggota dewan sudah diatur dengan standar harga yang ditentukan, sebagai dukungan untuk tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi DPRD meliputi penganggaran, pembuatan perda, dan pengawasan.  "Selain itu ada juga edukasi politik, serap aspirasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan," ucap Ade singkat.