DPRD Jakarta: Seharusnya Madrasah Juga Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menyatakan bahwa seharusnya madrasah juga gratis. Alasannya, menurut Subki, siswa di lembaga itu juga merupakan warga Jakarta.

"Semua sekolah, termasuk madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama," kata Subki di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Subki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

"Jangan sampai pendidikan gratis mematikan sekolah-sekolah madrasah. Kita sudah mati-matian membela pendidikan gratis, tiba-tiba madrasah tidak diperhatikan. Ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Subki menegaskan, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Ia juga menekankan, gaji guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disetarakan. Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk menggratiskan sekolah madrasah dan penyetaraan gaji guru sekolah negeri dengan guru madrasah.

"Harapan saya, pak gubernur bersama Dinas Pendidikan, bisa memberikan alokasi yang cukup untuk anak-anak kita di madrasah," kata dia.

Seribu lebih madrasah

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada November 2024 menyebutkan, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. 

Berdasarkan data itu, 1.819 lembaga madrasah itu terdiri atas Raudhatul Athfal (RA): 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI): 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs): 254, Madrasah Aliyah (MA): 100. 

Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni: MIN: 20, MTsN: 42 dan MAN: 24, sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.

sumber : Antara