Dinonaktifkan sebagai PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra: Saya Minta Maaf

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra memberikan salam hormat usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

MK Thailand menonaktifkan Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri. Ia menerima keputusan itu dan meminta maaf kepada publik Thailand.

"Saya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang merasa kesal dengan semua ini. Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai seorang warga negara Thailand," ujarnya mengutip Reuters, Selasa (1/7).

PM termuda Thailand ini menjadi sasaran kecaman menyusul bocornya percakapan telepon sensitif secara politik dengan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja Hun Sen. Komunikasi tersebut adalah buntut panasnya ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara sejak sekitar pertengahan Juni lalu.

Dengan ditangguhkannya tugas Paetongtarn sebagai perdana menteri, maka pemerintahan negara itu akan dipimpin oleh wakil perdana menteri, Suriya Juangroongruangkit, untuk sementara waktu.

Meski demikian, Paetongtarn akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menjawab pertanyaan wartawan usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Percakapan yang bocor

Percakapan telepon yang dilakukan Paetongtarn dengan Hun Sen bocor pada 15 Juni. Percakapan telepon itu awalnya dilakukan untuk meredam tensi kedua negara yang tengah bergejolak karena konflik di perbatasan.

Namun dalam percakapan itu, Paetongtarn malah mengkritik komandan militer Thailand--pihak yang memiliki pengaruh yang kuat di Negeri Gajah Putih itu. Paetongtarn kemudian meminta maaf dan menyatakan pernyataannya merupakan taktik negosiasi.

Percakapan yang bocor itu pun membuat publik Thailand marah dan mendesaknya untuk mengundurkan diri hingga akhirnya MK Thailand menerima petisi dari 36 senator yang berujung pada putusan penangguhannya sebagai PM.