Dasco: Pemberian Abolisi dan Amnesti Ke Hasto-Tom Lembong Sudah Sesuai Aspirasi Masyarakat

Pilihan editor: Penting-Tidak Penting Pembentukan Pansus Haji 2025

“Ya tentunya Presiden mempunyai pertimbangan sendiri dan tentunya kami juga melihat langkah-langkah yang diambil itu juga mengikuti aspirasi dari juga sebagian besar masyarakat,” ujar Dasco saat ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 4 Agustus 2025.

Namun, keputusan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah ahli hukum menilai langkah tersebut bisa menciptakan preseden buruk dalam penanganan kasus korupsi.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul. Ia menilai pemberian abolisi dan amnesti biasanya berhubungan dengan motif politik. “Ini, kan, mau menunjukkan bahwa Pak Prabowo secara politik dia mau bilang ‘jangan menambah kisruh politik’,” kata Chudry ketika dihubungi pada Kamis malam, 31 Juli 2025.

Selain itu, hal ini diungkapkan oleh guru besar hukum pidana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bambang Waluyo. Ia menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong tidak tepat. Alasannya, perkara korupsi keduanya masih bergulir dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia menilai kebijakan ini berdampak buruk terhadap prinsip negara hukum, rasa keadilan, dan aspek kemanfaatan. Bambang mengingatkan langkah seperti ini bisa membuka peluang kasus serupa terulang di masa depan.