Cak Imin: 210 Ribu Warga Keluar dari Kemiskinan, Difokuskan ke Pemberdayaan

Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Foto: Kemensos RI

Data BPS terbaru menunjukkan 210 ribu warga Indonesia keluar dari kemiskinan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan fokus memberikan program pemberdayaan kepada warga yang berhasil keluar dari kemiskinan ini.

"210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024. Cak Imin menegaskan, mereka akan menerima program pemberdayaan bersama dengan 2,38 juta warga yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.

Ketum PKB itu menjelaskan upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," tambah dia.

Dua warga beraktivitas di rel kereta api di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (16/7/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Berdasarkan Inpres tersebut, kata Cak Imin, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.

Tak hanya itu, angka kemiskinan terbaru ini akan menjadi landasan data bagi Kemenko PM dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Cak Imin menegaskan pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.

"Data akan terus kami jadikan acuan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif," ujarnya.

"Sebagai tindak lanjut di bawah amanat Inpres 8 tahun 2025, kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa yang kini masih dalam. Juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya," sambungnya.