Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2.(MI/Akhmad Safuan)

SETELAH menimbulkan kekisruhan dan mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, Jumat (8/8).

Pemantauan Media Indonesia, Jumat (8/8) suasana di Pendopo Kabupaten Pati dari pagi sudah cukup ramai, tidak hanya bupati dan staf, tapi juga sejumlah pejabat sudah berdatangan untuk melakukan pertemuan mendadak dan memberikan pernyataan pers secara darurat terkait dengan kebijakan penaikan PBB-P2 hingga mencapai 250%.

Sementara itu di luar Pendopo Kabupaten Pati, suasana tidak kalah ramai dengan banyaknya kendaraan yang melintas di seputaran Alun-alun Pati. Selain itu, warga juga terus berdatangan memberikan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar pada Rabu (13/8) mendatang. Kini telah terkumpul ribuan dus air mineral dan makanan ringan.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” kata Bupati Pati Sudewo dalam keterangan kepada wartawan didampingi Kapolresta, Dandim dan Kajari Pati.

Keputusan pembatalan kenaikan PBB-P2 ini, lanjut Sudewo, diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Sehingga dengan pembatalan ini maka tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti pada tahun 2024 dan tanpa ada kebaikan satu persen pun.

Sedangkan kepada warga yang telah terlanjur membayarkan PBB-P2, ungkap Sudewo, maka uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah dan akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa. 

"Dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf sebesar-besarnya atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan," imbuhnya.

Meskipun penaikan PBB-P2 dibatalkan, menurut Sudewo, pembangunan Kabupaten Pati tetap akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Bahkan, sebagai bupati ia tetap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Keputusan diambil inipun  murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. 

Namun demikian, pembatalan penaikan PBB-P2 itu ternyata sudah terlanjur menyulut amarah warga. Aksi demonstrasi akan tetap dilakukan di Alun-Alun Pati. Tuntutan pun kini bergeser menjadi menuntut agar bupati mundur.

"Demontrasi tetap akan berlanjut meskipun kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan, tuntutan bergeser dari sebelumnya masalah pajak tersebut menjadi penurunan Bupati Pati Sudewo dari kursi Kepala Daerah Pati," kata Wakil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono.

Tuntutan penurunan Bupati Pati Sudewo tersebut, menurut Supriyono, karena dalam beberapa bulan memimpin Pati banyak kebijakan yang menimbulkan gejolak seperti perbaikan Alun-alun Pati yang baru selesai direnovasi menghabiskan anggaran hingga Rp2 miliar, rencana pembongkaran Masjid Agung Pati yang bersejarah dan pembuatan video tron menelan anggaran lebih Rp1 miliar. (AS/E-4)