Bulog Pastikan Pelaku Judi Online dan Terorisme tak Dapat Bantuan Beras

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak diberikan kepada penerima manfaat dari kalangan masyarakat yang terlibat judi daring (judol) maupun jaringan terorisme.

“Kami pastikan, oknum masyarakat yang terlibat judi online dan radikal terorisme tidak boleh menerima bantuan pangan ini. Itu sudah ada aturannya,” ujar Rizal usai menyalurkan bantuan pangan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu (3/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa Bulog telah memiliki data akurat untuk mengidentifikasi kelompok yang tidak layak sebagai penerima bantuan. Proses penyaluran juga dilakukan melalui sistem aplikasi khusus yang menggunakan barcode untuk verifikasi data penerima dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Jadi bila masyarakat sudah memiliki barcode dan masuk dalam data penerima manfaat, artinya sudah aman. Sudah clear,” ucapnya.

Selain penerapan sistem digital, Bulog juga menggandeng aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, untuk mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

“Tentu dalam penyaluran SPHP ini kita jaga dan awasi bersama teman-teman TNI/Polri. Supaya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Jangan sampai kejadian seperti tahun-tahun lalu terulang,” katanya.

Bulog mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama periode Juni dan Juli 2025 sebanyak 1,3 juta ton ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Rizal, bantuan ini merupakan langkah pemerintah dalam menekan fluktuasi harga pangan serta menjamin ketersediaan beras di pasaran. Program SPHP dirancang agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 untuk kemasan 5 kg.

“Tujuannya adalah untuk menurunkan fluktuasi harga beras dan mengisi kekosongan pasokan beras di pasaran,” jelasnya.

sumber : ANTARA