Bukan Demo 25 Agustus, Partai Buruh dan Serikat Pekerja Gelar Aksi di DPR 28 Agustus

PRESIDEN Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan partainya dan koalisi serikat pekerja tidak ikut demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Partai buruh dan KSPI menyatakan tidak ikut aksi pada hari ini, 25 Agustus 2025,” kata Iqbal kepada Tempo melalui pesan suara, Senin.

Namun Partai Buruh dan KSPI bersama koalisi serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 atau Kamis pekan ini. Ia mengatakan ribuan buruh se-Jabodetabek akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR.

“Aksi 28 Agustus 2025 juga serempak dilakukan di 38 provinsi,” kata Said Iqbal. 

Bagi buruh yang berada di luar Jabodetabek, aksi akan digelar di masing-masing kantor gubernur di seluruh Indonesia. 

Ajakan demonstrasi ke DPR pada hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, muncul di media sosial. Dari pantauan Tempo di media sosial, sejumlah akun mengunggah video dengan narasi rencana demo hari ini. Padahal, video yang ditampilkan bukan kondisi sesungguhnya pada hari ini. Salah satunya akun Tiktok @inibukanni** yang mengunggah lima video pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Dalam salah satu videonya, akun itu mengingatkan masyarakat yang akan ikut demo untuk berhati-hati dan membawa air. Akun tersebut menggunakan video yang memperlihatkan massa dengan jas almamater berdiri di depan gerbang pintu DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, tak diketahui pasti kapan demonstrasi itu digelar.

Dalam video lain, akun tersebut juga memperlihatkan seolah-olah kondisi terkini suasana depan pintu masuk DPR. “Kondisi terkini di depan gedung DPR, sudah siap untuk demo besok Senin dengan beton di depan,” tulis akun tersebut. Video yang belum bisa dipastikan kapan diambilnya itu telah ditonton sebanyak 2,7 juta kali dengan mendapat ribuan komentar.

Seruan aksi muncul ketika warganet mencurahkan keresahan hati mereka soal besarnya penghasilan anggota DPR. Lembaga legislatif itu tengah menjadi sorotan karena besarnya nilai tunjangan jabatan mereka. Para politikus tersebut menerima Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Bila digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR ditaksir bisa melebihi Rp 100 juta per bulan.

Namun tidak jelas siapa pencetus demo 25 Agustus ini. Di media sosial beredar narasi yang mengatasnamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia". Mereka mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan.

Dalam narasinya, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut seperti diterima Tempo pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan tak jelas siapa penanggung jawab aksi 25 Agustus di depan gedung DPR. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dalam aksi 25 Agustus," kata Jumhur, Sabtu, 23 Agustus 2025 dikutip dari Antara.

Jumhur juga menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, demo 25 Agustus rawan menjadi anarkis.