10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

Hamim Pou, Pengamat Kebijakan dan Inovasi Daerah.(Dok. Pribadi)

SEPULUH tahun bukan sekadar bilangan kalender; ia adalah cermin yang jujur. Dalam rentang 2014–2024, kita bisa melihat mana daerah yang hanya gemar mengoleksi piagam, dan mana yang tekun membangun institusi yang melayani warga di hari kerja yang biasa: ketika orang tua mengurus akta kelahiran tanpa calo, ketika pedagang kecil mengajukan NIB dari rumah, ketika taman kota bersih tanpa lomba, dan ketika laporan keuangan tidak sekadar rapi, tapi kebijakan anggarannya berdenyut untuk manusia.

Kerangka yang saya pakai sederhana namun ketat. Integritas adalah gerbang nol: kepala daerah yang terjerat vonis korupsi di periode ini, gugur—sekaya apa pun prestasi seremonialnya. Setelah itu, saya nilai IPM (yang mencakup pendapatan/standar hidup, pendidikan, dan kesehatan), penurunan kemiskinan, digitalisasi & transparansi (SPBE), akuntabilitas kinerja (SAKIP), iklim antikorupsi (SPI/MCP KPK), dan kebersihan lingkungan (Adipura). Saya satukan Adipura dengan kualitas kebersihan kota—itu satu napas: pengelolaan sampah, RTH, dan disiplin kolektif menjaga ruang hidup.

Sepuluh kabupaten terbaik dekade ini adalah Banyuwangi, Sumedang, Banyumas, Bone Bolango, Bojonegoro, Jepara, Ciamis, Siak, Sleman, dan Bantaeng.

Banyuwangi membuktikan bahwa digitalisasi bukan kosmetik. SPBE-nya konsisten di papan atas nasional; performa 2023 memantapkan posisi sebagai rujukan interoperabilitas layanan. Keberhasilan itu berpadu dengan SAKIP yang kuat dan disiplin keuangan: kombinasi data keras dan budaya kerja yang menolak setengah hati.

Sumedang adalah eksperimen digital pemerintahan paling tuntas di level kabupaten. SPBE 2023 menembus 4,14 (Memuaskan)—tertinggi di antara kabupaten/kota. Bukan sekadar portal baru, melainkan operating system pelayanan publik yang memaksa standar kolaborasi antardinas. Ini menekan ruang abu-abu dan mengajari birokrasi bekerja bak satu tubuh.

Banyumas meraih SAKIP A berulang kali. Ini menandakan relasi sehat antara anggaran dan hasil. Program kemiskinan, sanitasi, dan pendidikan tidak berhenti di naskah rencana. Di desa, warga merasakan ritmenya: layanan makin dekat, biaya transaksi menurun.

Bone Bolango membuka Mal Pelayanan Publik pertama di Gorontalo dengan 269 layanan satu atap. Ini bukan sekadar gedung, melainkan cara pandang: negara menyederhanakan urusan warganya. Tren IPM menanjak, kemiskinan turun, dan disiplin anggaran terjaga.

Bojonegoro diuji apakah windfall migas menjadi mutu hidup, bukan hanya beton. Transparansi anggaran meningkat, akses pendidikan diperkuat, dan indikator kemiskinan bergerak. Daerah kaya diuji bukan di neraca, tetapi di dapur keluarga miskin—dan Bojonegoro memilih jalur sulit itu.

Jepara memadukan disiplin keuangan dan budaya kebersihan yang ajek. Adipura di sini bukan event, melainkan kebiasaan. WTP bukan slogan, melainkan tata kelola harian. Kerapian fiskal bertemu etos lingkungan: dua sisi mata uang kepercayaan publik.

Ciamis meraih Adipura Kencana 2023. Rantai nilai pengelolaan sampah—dari sumber, pemilahan, hingga TPA—dijalankan serius dan menular ke perilaku warga. Kebersihan bukan 'sehari untuk foto', tetapi laku harian.

Siak menunjukkan konsistensi panjang dalam Adipura. Daerah ini menata warisan sejarah sembari menjaga kualitas lingkungan. Narasi identitas dan layanan publik saling menguatkan.

Sleman dengan SAKIP A, kesehatan digital, dan pendidikan vokasi menyambungkan sekolah dengan dunia usaha. Pelayanan modern menjadi jembatan antara mimpi anak muda dan pasar kerja.

Bantaeng melahirkan inovasi dari krisis. Brigade layanan darurat dan kesehatan berbasis komunitas menjawab keterbatasan geografis. Ketika bencana datang, yang bergerak lebih dulu bukan spanduk, tapi tangan-tangan terlatih.

Berpihak Pada Manusia

Sepuluh kota terbaik adalah Surabaya, Semarang, Madiun, Pekalongan, Denpasar, Balikpapan, Bontang, Bitung, Tangerang, dan Surakarta.

Surabaya menegaskan orkestrasi data-layanan melalui SPBE 2023 dengan skor 4,49. Dari kanal aduan warga hingga integrasi administrasi, teknologi merapatkan jarak negara–warga. Adipura Kencana 2023 kembali ke Surabaya—kebersihan dikelola sebagai budaya bukan proyek.

Semarang memadukan SPBE matang, penanganan banjir presisi, dan transportasi publik yang make sense bagi komuter. Dokumentasi kinerja dan evaluasi internal menunjukkan disiplin yang tumbuh: kerja pemerintahan yang tidak bernafas pendek.

Madiun mencatat kejutan: SPBE 2023 tembus 4,45, tertinggi ketiga nasional. Skala kecil justru memudahkan konsistensi dan kedekatan layanan.

Pekalongan memuncaki SPI KPK 2024 kategori kota dengan skor 82,25. Budaya integritas ini memperkuat setiap rupiah anggaran dan membendung moral hazard di titik layanan.

Denpasar menjaga marwah layanan publik di tengah geliat pariwisata. Kebersihan ruang, pengaturan parkir, dan integrasi administrasi berjalan tanpa gaduh.

Balikpapan meraih Adipura Kencana 2023 kategori kota besar. Kota industri–jasa ini membuktikan kemajuan bisa tetap rapi dan wangi bila tata kelolanya konsisten.

Bontang mengubah stereotip kota industri identik dengan kotor. Adipura Kencana 2023 menjadi rapor lingkungan yang jujur dari TPS 3R hingga TPA.

Bitung sebagai pusat logistik perikanan menjaga pelabuhan dan kota tetap bersih. Adipura Kencana 2023 menandai disiplin kebersihan yang menyatu dengan denyut ekonomi pelabuhan.

Tangerang memperkuat ekosistem SPBE dari hulu: manajemen risiko, keamanan informasi, dan tata kelola TI formal. Fondasi membosankan di atas kertas ini justru menyelamatkan layanan publik dari downtime dan serangan siber.

Surakarta membangun digitalisasi yang membumi: kanal partisipasi warga, dukungan UMKM, dan dokumentasi kinerja yang rapi. SPBE masuk klaster Sangat Baik, menandai kedewasaan tata kelola yang bertumbuh.

Beberapa kota dan kabupaten tampak gemerlap di satu-dua indikator tapi gugur di gerbang integritas. Kita butuh daftar yang bisa dipertanggungjawabkan ke warga, bukan ke seremoni. WTP misalnya menilai kewajaran laporan, bukan kemurnian moral. Ia harus dipasangkan dengan SPI/MCP. Laporan rapi tanpa integritas hanya menghasilkan pelayanan yang dingin.

Ada hal-hal yang bisa ditiru: SPBE sebagai operating system pemerintahan, SAKIP sebagai kontrak sosial anggaran–hasil, Adipura sebagai budaya, MPP untuk mengurai birokrasi, SPI sebagai ekosistem integritas. Semua membawa pesan sama: ukuran akhirnya adalah apakah hidup warga lebih mudah, sehat, berilmu, dan layak.

Jika sepuluh kabupaten dan sepuluh kota ini menjadi laboratorium kebijakan untuk ditiru, otonomi daerah kembali pada makna asalnya: memerdekakan. Bukan dengan pidato tetapi antrean pendek, data jujur, taman rimbun, dan anak-anak pulang sekolah tanpa takut menyeberang.

Ketika suatu pagi Anda mengurus izin dari ponsel dan petugas menyapa dengan nama Anda—itu bukan keajaiban teknologi melainkan buah pemerintahan yang berpihak pada manusia. (H-3)